Kubu Raya Usulkan 300 Formasi ASN, Hanya Menggantikan Pawawai Pensiun

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengusulkan 300 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rekrutmen tahun 2026.

Usulan itu disiapkan dengan skema terbatas atau zero growth. Hanya menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sekda Kubu Raya, Yusran Anizam, mengatakan kebijakan itu diambil sebagai langkah menjaga keseimbangan keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

“Jumlahnya menyesuaikan pegawai yang pensiun. Tahun 2026 ada sekitar 300 ASN pensiun, maka kita usulkan 300 formasi,” kata Yusran, Rabu (1/4/2026).

Rekrutmen ASN kini tidak lagi bisa dilakukan secara besar-besaran. Sebab pemerintah daerah wajib menjaga rasio belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Saat ini, posisi belanja pegawai Kubu Raya berada di kisaran 29 persen, sehingga masih dalam batas aman. Namun, angka tersebut harus tetap dijaga hingga batas waktu implementasi nasional pada 2027.

“Kalau belanja pegawai melebihi 30 persen, pemerintah pusat berhak melakukan pemangkasan APBD. Ini yang harus kita antisipasi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, tekanan terhadap anggaran daerah sempat meningkat setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ikut menambah komponen belanja pegawai.

Di sisi lain, penurunan pendapatan daerah juga memengaruhi persentase belanja pegawai. Beberapa kebijakan pemerintah pusat menyebabkan berkurangnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mulai dari penurunan tarif pajak parkir dari 20 persen menjadi 10 persen, penghapusan BPHTB untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga dihapusnya retribusi uji KIR kendaraan.

“APBD kita menurun, sementara belanja pegawai tetap berjalan. Akibatnya persentasenya naik, sehingga harus benar-benar kita jaga,” katanya.

Dengan usulan 300 formasi ASN tahun 2026, Pemkab Kubu Raya berharap kebutuhan pegawai tetap terpenuhi tanpa membebani kondisi fiskal daerah.

“Kita tetap rekrut ASN, tapi harus terukur supaya keuangan daerah tetap sehat,” pungkasnya.***