Masalah Banjir Kalbar karena Banyak Faktor, Pengamat Minta Pejabat Bertindak Nyata

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, meminta semua pihak tak saling menyalahkan terhadap persoalan banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalbar.

Sebab, persoalan banjir di Kalbar bukan saja karena ketidakmampuan sungai kapuas menampung air. Namun penyebabnya karena banyak faktor.

Berdasarkan data, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH tahun 2022 di Kalbar, terdapat tiga Kabupaten yang masuk kategori rating sedang dan dalam kategori tidak mencapai target.

Ketiga Kabupaten ini adalah Bengkayang, Ketapang dan Landak. IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

"Kita minta semua stakeholder secara  terbuka membahas dan dilakukan tindakan nyata, tidak perlu saling menyalahkan," kata Herman Hofi Munawar kepada Insidepontianak.com, Rabu (8/3/2023).

Menurut Herman, persoalan banjir di berbagai  wilayah Kalbar hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab  setiap tahun intensitas banjir semakin mengkhawatirkan. Banjir terjadi bisa saja dikarenakan ketidak mampuan alam menyerap air.

"Persoalan ini harus dilihat dari berbagai aspek. Perlu dipahami persoalan banjir bukanlah di sebabkan oleh satu variabel, tapi multi variabel," katanya.

Untuk itulah, melihat fenomena banjir tidak bisa hanya  dari satu sisi saja. Jika pemerintah berkomitmen dengan program pembangun berkelanjutan, maka harus  mempertimbangkan keseimbangan ekosistem atau yang dikenal dengan istilah  'sustainable development' atau perencanaan pembangunan terpadu.

Ia pun menantang Pemda melakukan foresting audit. Dengan cara ini, keberadaan hutan dan lahan yang ada di Kalbar. Di sisi lain akan di ketahui pemanfaatan lahan. Berapa persen yang telah memiliki HGU, dan apa saja yang di lakukan di atas HGU itu.

"Apakah penggunaan HGU telah berjalan baik dan menjaga ekosistem yang ada?" tanya Herman.

Tak hanya itu, dengan foresting audit, maka kebijakan sustainable developmen yang benar dapat dilakukan. Sehingga kebijakan yang dilakukan tidak menyesatkan. Apalagi, saling menyalahkan.

Di sisi lain, dia juga menyoroti  banyak tata ruang bangun gedung, dan perubahan menyalahi aturan, sehingga berdampak pada serapan air yang sangat  minimalis, bahkan  tidak  ada. Banyak pula aturan yang dilaksanakan tak konsisten.

Sementara,  menyoal pendangkalan sungai, ia menyebut persoalan ini disebabkan karena kebijakan dipinggir sungai yang tidak terkontrol dan tidak terdeteksi.

"Bagaimana dengan DAS? Sudah ada aturannya, hanya kita tidak konsisten  dengan aturan  itu," terangnya.

Herman juga menilai wajar, kritikan Gubernur Sutarmidji terhadap Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan. Kritikan ini harus menjadi bahan evaluasi. Sebab, bagaimanapun Gubernur perwakilan pemerintah pusat di daerah.

" Saya pikir, wajar mengingatkan. Agar lebih  meningkatkan kinerjanya untuk mengawal  sungai kapuas tetap berfungsi dengan baik, terlepas penyebab  banjir adalah pendangkalan sungai  atau tidak, tapi yang pasti sungai kapuas  harus terjaga dengan  baik," ucapnya. (Andi)