Buka Sidang GTRA 2026, Bupati Dadi Tegaskan Komitmen Dukung Reforma Agraria Berkelanjutan

MELAWI, insidepontianak.com — Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yusra, menegaskan komitmennya mendukung Reforma Agraria secara berkelanjutan untuk memastikan pemerataan sertifikat tanah masyarakat di Bumi Juang.

Legalisasi lahan sangat penting untuk membuka peluang ekonomi warga, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan.

"Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, saya berharap reforma agraria di Melawi terus dilanjutkan," ujar Dadi saat membuka Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Melawi Tahun 2026, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan ini sekaligus menandai pencanangan Program Redistribusi Tanah Tahun 2026. Forum strategis ini memetakan berbagai isu penting, mulai dari penataan aset, perluasan akses modal, penyelesaian konflik lahan, hingga evaluasi program di daerah.

Adapun program Reforma Agraria mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Kebijakan itu juga selaras dengan agenda Asta Cita keenam Presiden RI untuk membangun dari desa dan mengentaskan kemiskinan.

"Saya berharap Tim GTRA mampu mempercepat penataan aset dan akses ekonomi warga, sekaligus memperkuat potensi daerah," tegas Dadi mengajak seluruh instansi memperkuat sinergi.

Redistribusi 26 Ribu Bidang Tanah

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, Bagus Ariyadi, menyampaikan, hingga kini, redistribusi tanah telah menjangkau 26.858 bidang. 

Selain itu, BPN juga telah menerbitkan 42.135 sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di sektor pemberdayaan, program penataan akses ekonomi sejak 2022 telah mendampingi 1.400 kepala keluarga di 18 desa.

Program-progeam itu akan terus diperluas. Rakor GTRA 2026 sendiri berfokus pada kolaborasi bersama Badan Bank Tanah untuk mendukung redistribusi tanah di atas Hak Pengelolaan Bank Tanah demi mewujudkan keadilan pertanahan.

Sidang ad hoc ini turut diikuti secara virtual oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.***