Hadapi Bonus Demografi, Sutarmidji Nilai Pusat Sertifikasi Keahlian Jadi Solusi

PONTIANAK, insidepontianak.com –  Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji berkomitmen menjadikan balai latihan kerja menjadi pusat sertifikasi keahlian.

Tujuannya, agar lulusan sarjana punya sertifikat keahlian, sehingga mereka dapat bekerja sesuai keahlian dan tak dibayar murah. 

Pernyataan itu disampaikan Sutarmidji dalam debat publik Pilgub Kalbar 2024 kedua, yang digelar KPU Kalbar, di Kota Singkawang, Selasa (5/11/2024) malam. 

Sutarmidji menilai, tantangan menghadapi bonus demografi adalah menhyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sementara banyak lulusan sarjana yang belum tersertifikasi keahliannya.

“Banyak anak muda yang bergelar sarjana, tapi mereka kalah berkompetisi orang di luar. Karena saingan mereka di laur punya sertifikat keahlian, kita taka da,” kata Sutarmidji.

Karena itu, balai latihan kerja akan diubah menjadi pusat keahlian daerah dan akan diusulkan menjadi pusat sertifikasi nasional.

Sebab, hanya dengan sertifikasi keahlian, maka bisa menjawab kebutuhan dan tatangan daerah.

“Karena ini yang dibutuhkan. Kalau dia tak produktif bisa jadi beban daerah. Sertifikasi solusi terbaik menjawab semuanya. Saya yakin se yakin, yakinnya,” pungkasnya.

Debat kedua ini mengangkat tema: Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan, Serta Menyelesaikan Persoalan Daerah.  

Adapun pasangan Midji-Didi diusung delapan partai pilitik. Di antaranya NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI dan Perindo. 

Adapun visi-misi Midji-Didi sebagai berikut:

Visi: Tuntasnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Kalimantan Barat mau, Sejahtera dan berkelanjutan.

Sedangkan misinya memuat delapan program strategis. Di antaranya:

Pertama, memperkuat pondasi transformasi sosial, yaitu dengan meningkatkan pembangunan kesehatan, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif.

Kedua, memperkuat pondasi transformasi ekonomi, yaitu dengan meningkatkan produktivitas ekonomi, IPTEK, inovasi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domistik dan global, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, memperkuat pondasi transformasi tata kelola, yaitu melakukan penataan terhadap regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Keempat, tewujudkan supremasi hukum, stabilitas, yaitu dengan melaksanakan hukum yang berkeadilan, menjaga keamanan, melaksanakan demokrasi substansial dan menjaga stabilitas ekonomi makro,

Kelima, mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, yaitu dengan menjaga kerukunan umat beragama, melestarikan kebudayaan, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berkelanjutan energi, air, dan kemandirian pangan, resillensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Keenam, mewujudkan pembangunan kewilyahan yang merata dan berkeadlilan
Ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 
Kedelapan, mewujudkan kesinambungan pembangunan.***