Norsan Tanya Soal Penghapusan UPJJ, Sutarmidji: Tak Perlu Ada Lagi, Semua Jalan akan Kami Buat Mulus

PONTIANAK, insidepontianak.com - Calon Gubernur Kalbar nomor urut 2, Ria Norsan dibungkam Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji karena mempersoalkan kebijakan penghapusan unit pemeliharaan jalan dan jembatan atau UPJJ. 

Awalnya, Ria Norsan bertanya apa alasan Sutarmijdi meniadakan UPJJ saat menjabat Gubernur Kalbar. Bagi Norsan, penghapusan UPJJ bikin banyak jalan dan jembatan rusak tak dilakukan pemeliharaan. 

Ia mencontohkan, Jalan Pesaguan-Kendawangan yang merupakan wilayah yang mengalami kerusakan dan tak diperhatikan karena kurang optimalnya pengawasan imbas penghapusan UPJJ. Lalu Norsan juga bertanya soal UPT taman budaya yang juga dihilangkan.

“Apa alasanya Pak,” tanya Ria Norsan.

Sutarmidji menyebut, salah satu alasan menghapus UPJJ karena untuk efisiensi. Sebab, ketika dirinya menjabat gubernur, anggaran di UPJJ capai Rp60 miliar. Tapi jalan tetap rusak. Di samping itu, alat berat yang dimiliki UPJJ disewakan untuk perkebunan.

“Datanya ada. Akhirnya kita mau makai, nyewa,” jawab Sutarmidji tegas. 

Karena itu, demi efisiensi, UPJJ dihapuskan. Kebijakan ini sekaligus mencegah persoalan hukum. Lalu, tugas fungsi pemeliharaan jalan yang dulunya di UPJJ, dipindahkan ke Bina Marga.

Alhasil, efisiensi ini berhasil membuat peningkatan jalan mencapai 30 persen dari semula hanya 49 persen. Sutarmidji pun menegaskan ke depan, tak perlu lagi UPJJ.

Karena semua jalan provinsi akan dibuat mantap jika ia bersama Didi Haryono memimpin Kalbar. Ia berkomitmen sisa 21 persen jalan kategori belum mantap akan diselesaikan. 

“Saya mau buat jalan provinsi dalam kondisi mantap semua. Tugas bina marga tinggal pemeliharaan,” lanjutnya.

“Makanya, tata kelola pemerintahan harus dibuat efisien transparan,” timpalnya.

Lalu Sutarmidji juga menjawab pertanyaan Norsan terkiat jalan Pesaguan Kendawangan yang rusak dan belum dilakukan pemeliharaan. Menurut Sutarmidji, jalan tersebut merupakan akses lalu lintas perusahaan pertambanangan.

Sehingga tak menjadi prioritas utama. Karena Pemprov di masanya menjadi gubernur lebih fokus membenahi jalan di kawasan pemukiman masyarakat. 

Kemudian soal penghapusan UPT taman budaya, Sutarmidji menjawab, kebijakan itu dilakukan karena adanya penggabungan kementerian saat itu. 

“Makanya Bapak pelajari kenapa itu dihapus,” ucap Sutarmidji.

Adapun debat publik Pilgub Kalbar 2024 kedua ini mengangkat tema: Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan, Serta Menyelesaikan Persoalan Daerah.  

Pasangan Midji-Didi sendiri diusung delapan partai politik. Di antaranya NasDem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI dan Perindo. 

Adapun visi-misi Midji-Didi sebagai berikut:

Visi: Tuntasnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Kalimantan Barat mau, Sejahtera dan berkelanjutan.

Sedangkan misinya memuat delapan program strategis. Di antaranya:

Pertama, memperkuat pondasi transformasi sosial, yaitu dengan meningkatkan pembangunan kesehatan, pendidikan berkualitas yang merata dan perlindungan sosial yang adaptif.

Kedua, memperkuat pondasi transformasi ekonomi, yaitu dengan meningkatkan produktivitas ekonomi, IPTEK, inovasi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domistik dan global, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, memperkuat pondasi transformasi tata kelola, yaitu melakukan penataan terhadap regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Keempat, tewujudkan supremasi hukum, stabilitas, yaitu dengan melaksanakan hukum yang berkeadilan, menjaga keamanan, melaksanakan demokrasi substansial dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kelima, mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, yaitu dengan menjaga kerukunan umat beragama, melestarikan kebudayaan, kesetaraan gender, masyarakat inklusif, lingkungan hidup berkualitas, berkelanjutan energi, air, dan kemandirian pangan, resillensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Keenam, mewujudkan pembangunan kewilyahan yang merata dan berkeadlilan.

Ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. 

Kedelapan, mewujudkan kesinambungan pembangunan.***