Dewan Kalbar Affandie Kritik Penanganan Karhutla, Sosialisasi Pencegahan Masih Minim

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie mengkritik kinerja pemerintah daerag dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di berbagai wilayah di Kalimantan Barat.

Menurut Agfandie, kebarakaran lahan yang terus berulang di setiap musim panas menunjukkan lemahnya upaya pencegahan.

Karena itu, ia mengangap kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla masih kurang dilakukan pemerintah daerah maupun pihak kepolisian.

"Sosialisasi harusnya dilakukan ke desa-desa dan masyarakat untuk mencegah Karhutla. Tapi kegiatan ini masih minim dilakukan," ucap Affandie, Sabtu (19/8/2023).

Di sisi lain, dia menilai, penanganan karhutla juga lamban. Sebab tak didukung dengan anggaran yang memadai.

“Setiap tahunya BPBD hanya dianggarkan di bawah Rp10 miliar, sementara mengurusi seluruh wilayah,” katanya.

"Ini sangat tak masuk akal. Makanya kita minta BPBD diperbanyak anggaranya," tambahnya.

Akibat lemahnya sosialisasi pencegahan dan minimnya anggaran penanggulangan membuat kebakaran lahan menjadi langganan setiap tahun.  

"Seperti sekarang ini terjadi kebakaran di lahan-lahan gambut yang menyusahkan masyarakat dan pemerintah," katanya.

Menurut Affandie, cara untuk membantu percepatan penanggulangan kebakaran lahan, mestinya pemerintah memperkuat pemadam kebakaran swasta dengan meningkatkan peralatannya lewat  aspirasi Anggota DPRD.

“Beberapa tahun lalu, gagasan ini disetujui dan dibolehkan. Tapi sejak tahun kemarin tak dibolehkan lagi. Alhasil, tak ada yang bisa dilakukan DPRD memperkuat pemadam kebakaran. Kita juga tak tahu peraturan yang dibuat pemerintah daerah. Kok ngak boleh," ucapnya.

Namun terlepas dari persoalan itu, legislator Demokrat ini sangat setuju menindak teguas pembakar lahan. Siapapun pelakukan harus dihukum. Supaya ada efek jera.

“Baik perusahan dan masyarakat, dari kalangan mampu dan tidak mampu, kalau terbukti membakar lahan, harus disanksi," pungkasnya. (Andi)***