Dongkrak IPM Kalbar, Nurdin: Sinergisitas Jadi Kunci

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua IKA IKIP-PGRI Pontianak, Muhammad Nurdin mendorong sinergisitas semua pemangku kebijakan dalam percepatan peningkatan IPM Kalbar.

Nurdin mengatakan, semua pihak harus terlibat dalam percepatan peningkatan IPM. Termasuk perguruan tinggi swasta. Namun, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap perguruan tinggi swasta.

"Perguruan tinggi swasta juga berkontribusi dalam percepatan peningkatan IPM. Kalian kualiah disini, kalian harus bangga. Kalian turut mendukung percepatan peningkatan IPM," kata Muhammad Nurdin saat Dialog Publik IKA PPKn-IKIP-PGRI Pontianak, yang mengangkat tema: Kontribusi Pendidikan dalam Percepatan Peningkatan IPM Kalbar, Selasa (19/12/2023).

Hanya saja menurut Nurdin, realitasnya lulusan perguruan tinggi biasanya menetap di kota. Padahal, keberadaan mereka di kabupaten sangat dibutuhkan dalam peningkatan IPM. Akhirnya berimbas pada IPM Kota Pontianak yang terus meningkat.

Di sisi lain, ia juga mendorong agar pembangunan infrastruktur menjadi penting bukan hanya infrastruktur jalan. Tapi infrastruktur lembaga pendidikan yang harus dibangun. infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan akses pendidikan.

Dia pun berharap ke depan sinergisitas dalam pembangunan IPM Kalbar menjadi lebih baik. Sebab, tanpa itu akan sulit terjadi percepatan peningkatan IPM Kalbar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita mengatakan, tahun 2023, ada 24 sekolah baru yang dibangun Pemprov Kalbar. Sementara ada empat sekolah yang dilakukan revitalisasi.

Menurutnya, pemenuhan akses sekolah agar meningkatkan rata-rata lama sekolah peserta didik. Sebab, lama sekolah masih jadi tantangan karena terbatasnya akses sekolah.

"Pemenuhan akses ini menjadi tantangan kita dalam peningkatan IPM, karena mengingat wilayah Kalbar luas sementara akses terbatas," kata Rita Hastarita.

Karena itulah, Pemprov Kalbar fokus pada pembangunan daerah yang belum ada sekolah SMA dan SMK. Khususnya daerah yang memiliki sekolah penunjang seperti SMP. Tapi tak ada SMA dilokasi tersebut.

Ia mencontohkan, pembangunan SMA di Puring Kencana Kapuas Hulu. Jarak ke sekolah itu, kata Rita belasan jam. Karena itulah, hanya ada tiga pilihan masyarakat disana. Pilihan pertama bersekolah di Malaysia, atau di Badau.

"Atau pilihan ketiga mereka tidak melanjutkan sekolah SMA," terangnya.

Karena itu, pemenuhan akses jadi prioritas. Sebab, untuk melanjutkan sekolah menengah atas tak semua masyarakat masuk kategori mampu.

Sebab, mereka harus keluar kampung dan membutuhkan biaya besar untuk menempuh pendidikan. Alhasil, banyak orang tua siswa yang tak mampu.

Untuk tahun 2024, Rita memastikan ada 10 sekolah baru yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalbar. (andi)***