Angelin: Potensi PAD Kalbar Masih Besar, Gubernur Harus Lebih Berani Naikkan Target

PONTIANAK, insidepontianak.com – DPRD Kalimantan Barat telah merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalbar Tahun 2025.

Dari hasil pembahasan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah ke depan.

Salah satu sorotan utama adalah dorongan agar Pemerintah Provinsi Kalbar lebih berani menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Kalbar, Angelina Fremalco mengatakan, DPRD menilai selama ini penetapan target PAD masih terlalu rendah dan belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Kalbar.

“Situasi sekarang dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah, mau tidak mau daerah harus memaksimalkan potensi PAD. Nah yang kami nilai selama ini, mungkin OPD terkait kurang berani dalam menetapkan target,” ujar Angelin Fremalco. 

Menurut politisi PDI Perjuangan itu , DPRD tidak meminta pemerintah menaikkan target secara asal-asalan. Namun kenaikan itu harus didasarkan pada kajian potensi nyata yang ada di lapangan.

Ia menyebut, dalam rekomendasi DPRD bahkan dicantumkan target peningkatan PAD sebesar 10 hingga 15 persen setiap tahun.

“Kami melihat sebenarnya potensi kita masih bisa meningkat lagi PAD-nya. Karena itu dalam rekomendasi kami sampaikan secara gamblang sampai memasukkan angka terkait peningkatan target PAD itu setiap tahun, minimal 10 sampai 15 persen,” katanya.

DPRD juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai belum maksimal dalam menyumbang pendapatan daerah, terutama pajak alat berat dan pajak air permukaan.

Menurut Angelina, dua sektor tersebut memiliki potensi besar namun masih terkendala regulasi dan pengawasan di lapangan.

“Kita mau memaksimalkan terutama di pajak alat berat dan pajak air permukaan. Karena dua sektor ini belum maksimal, padahal potensinya sangat besar,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD turut mendorong optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendapatan di daerah. Pansus menilai penggabungan beberapa UPT lintas kabupaten selama ini membuat potensi pendapatan belum tergarap maksimal.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Landak yang dinilai layak memiliki UPT tersendiri karena potensinya cukup besar.

“Kita harus berani berinvestasi besar untuk mendapatkan hasil yang lebih besar,” tegas Angelin. 
Tak hanya soal PAD, DPRD juga memberi perhatian terhadap infrastruktur jalan. Pansus meminta pemerintah provinsi menetapkan target peningkatan status jalan mantap minimal 5 persen setiap tahun.

Saat ini, kondisi jalan mantap di Kalbar disebut masih berada di angka sekitar 65 persen.
Di sisi lain, DPRD juga meminta pemerintah lebih serius mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau ICSR perusahaan agar tepat sasaran, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan operasional perusahaan.

“Kita dorong supaya pemerintah lebih proaktif memaksimalkan dana CSR, terutama untuk perbaikan infrastruktur di kawasan yang dilewati usaha perusahaan,” pungkasnya.(Andi)