Wagub Kalbar Bongkar Dugaan Kebocoran Pajak Air Permukaan, 80 Persen Perusahaan Disebut Tak Jujur

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan mengapresiasi rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur  Kalbar yang minta Pemprov Kalbar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

Menurutnya, rekomendasi tersebut sangat benar. Sebab masih banyaknya potensi PAD yang belum tergarap maksimal. 

Ia minta seluruh pihak berkolaborasi menggali sumber pendapatan daerah, mulai dari pajak air permukaan, alat berat, hingga sektor ekspor sawit dan tambang.

"Saya menaruh hormat kepada teman-teman dewan. Pansus memiliki pemikiran yang konstruktif dalam memberikan masukan yang seharusnya dilaksanakan oleh eksekutif,” ujarnya.

Selain itu, Krisantus juga menyoroti sektor pajak air permukaan yang dinilainya masih bocor akibat ketidakjujuran sejumlah perusahaan.

Ia menyebut sekitar 80 persen perusahaan diduga belum jujur dalam pelaporan pajak air permukaan. Karena itu, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera membentuk tim dan melakukan pengadaan alat pengukur di perusahaan-perusahaan.

“Kita mau cari uang masa tidak keluar modal. Bentuk tim, datangi perusahaan-perusahaan yang tidak taat bayar pajak,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta optimalisasi pendataan alat berat, kendaraan operasional perusahaan, hingga pajak BBM dengan memperkuat koordinasi bersama Pertamina.

Krisantus turut mendorong adanya aturan tegas terkait kendaraan operasional perusahaan agar menggunakan pelat nomor Kalbar.

Langkah itu dinilai penting agar pajak kendaraan bisa masuk ke kas daerah.

 Ia juga menyambut rencana DPRD Kalbar membentuk panitia khusus (Pansus) PAD. Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan menjadi kekuatan besar untuk menggali potensi pendapatan daerah.

“Kalau kita bergerak bersama, potensi PAD Kalbar ini sebenarnya sangat besar,” pungkasnya.(Andi)