Reses di 11 Titik, Heri Mustamin Serap Berbagai Aspirasi Warga Pontianak, dari Keluhan Air Asin hingga Diskriminasi BPJS

PONTIANAK, insidepontianak.com – Warga Kota Pontianak masih dibayangi berbagai persoalan layanan mendasar.

Mulai dari krisis air bersih saat kemarau, drainase tersumbat, diskriminasi pelayanan BPJS Kesehatan, hingga keterbatasan jumlah sekolah menengah atas (SMA).

Berbagai keluhan itu diserap Anggota DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, saat melaksanakan reses di 11 titik di Kota Pontianak, belum lama ini.

Baginya, aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya memperbaiki jalan, tetapi juga harus menjawab kebutuhan harian masyarakat.

Pelajaran Kemarau

Ia menekankan, persoalan air bersih harus menjadi perhatian serius. Kemarau panjang menjadi pelajaran berharga bagi daerah.

“Sudah bertahun-tahun Pontianak belum merdeka dari air asin. Ini harus menjadi tantangan yang dijawab pemerintah ke depan,” tegas Heri.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang agar warga tetap mendapatkan air tawar meskipun musim panas berlangsung panjang.

Penyediaan air baku menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar yang perlu diperkuat. Tanpa itu, krisis air bersih berisiko terus berulang setiap kemarau datang.

Ia bahkan menegaskan, pembenahan layanan PDAM harus menjadi prioritas bagi calon pemimpin Kota Pontianak ke depan.

“Kalau saya calon wali kota ke depan, saya akan menjamin saat kemarau masyarakat Pontianak tidak akan menerima air asin,” ujarnya.

Penataan Drainase

Selain air bersih, persoalan drainase yang tak berfungsi maksimal juga banyak disampaikan masyarakat selama reses.

Heri menilai kondisi jalan lingkungan di Kota Pontianak secara umum relatif baik. Hanya saja, penataan saluran air masih perlu pembenahan serius agar genangan tidak terus menjadi persoalan ketika hujan turun.

Menurut dia, penanganan tidak cukup hanya dengan membangun saluran baru. Normalisasi parit dan rehabilitasi drainase yang ada perlu dilakukan supaya aliran air lebih lancar.

Ia meminta pemerintah memetakan kebutuhan di lapangan sekaligus menyesuaikan penanganan dengan kewenangan masing-masing.

Untuk kewenangan provinsi, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan turap sederhana di kawasan rawan.

Stop Diskriminasi

Di bidang kesehatan, Heri menerima keluhan masyarakat mengenai pelayanan pasien pengguna BPJS Kesehatan.

Ia menyebut masih ada warga yang merasa pelayanan pasien BPJS berbeda dibandingkan pasien umum.

Keluhan seperti itu perlu ditindaklanjuti secara tegas. Pemerintah mesti merespons dengan perbaikan konkret agar masyarakat memperoleh pelayanan layak tanpa diskriminasi.

“Pelayanan BPJS dengan pelayanan kesehatan umum tidak boleh dibedakan,” tegasnya.

Tambah SMA

Layanan pendidikan yang adil juga menjadi perhatian Heri Mustamin. Ia menilai jumlah SMA negeri di Kecamatan Pontianak Timur belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini, Pontianak Timur hanya memiliki SMAN 6 dan SMAN 9. Sementara itu, jumlah penduduk di kawasan tersebut telah mencapai lebih dari 100.000 jiwa.

Keterbatasan sekolah membuat sebagian warga menghadapi kendala jarak dan sistem zonasi, terutama bagi masyarakat di kawasan Kampung Dalam, Tanjung Hilir, dan Beting.

Lokasi sekolah terdekat bagi warga di sana bahkan berada di seberang sungai. Karena itu, Heri mendorong penambahan dua SMA baru di Pontianak Timur.

“Terutama di sekitar kawasan Tanjung Raya I dan Saigon,” lanjutnya.

Lebarkan Jalan

Heri juga mengingatkan potensi kemacetan di Jalan Ya' M Sabran, Pontianak Timur, seiring beroperasinya Duplikat Jembatan Kapuas I bagi kendaraan angkutan roda empat.

Kondisi jalan yang relatif sempit dinilai tidak sebanding dengan tingginya volume kendaraan.

Oleh sebab itu, ia mendorong pelebaran jalan serta pembenahan drainase di kawasan tersebut.

Selain itu, Jalan Tanjung Raya II juga perlu mendapat perhatian. Penataan wajib mempertimbangkan keberadaan kawasan cagar budaya Keraton Kadariah dan Masjid Jami.

Tak kalah penting, keluhan warga mengenai minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pontianak Timur, Pontianak Barat, dan Pontianak Kota turut menjadi catatan.

Heri berharap seluruh aspirasi reses ini tak sekadar berhenti di laporan, melainkan ditindaklanjuti pemerintah melalui program pembangunan nyata.***

Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : Abdul Halikurrahman