Audiensi dengan PLN, Aleksander Desak PLN Percepat Pemerataan Listrik di Bengkayang

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Hingga kini, enam desa di tiga kecamatan masih belum teraliri listrik, meski Indonesia telah puluhan tahun merdeka.

Enam desa tersebut meliputi Desa Seles, Sidai, Lomba Karya, dan Dayung di Kecamatan Ledo. Kemudian Desa Bani Amas di Kecamatan Bengkayang serta Desa Suka Maju di Kecamatan Suti Semarang.

Persoalan ini mendorong para kepala desa dan camat menyampaikan aspirasi kepada PT PLN (Persero) UID Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut dipimpin Anggota DPRD Kalbar daerah pemilihan Singkawang-Bengkayang, Aleksander, di kantor PLN.

Camat Ledo, Ambeng, mengatakan, listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi di wilayahnya. Padahal, warga di sejumlah desa tersebut telah lama menantikan kehadiran jaringan listrik.

“Kami berharap melalui pertemuan ini, listrik bisa segera masuk ke desa-desa yang sudah kami sampaikan. Masyarakat sangat membutuhkan penerangan,” ujarnya.

Ambeng menjelaskan, selama ini warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan penerangan pada malam hari. Sebagian masyarakat menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sementara lainnya mengandalkan generator set atau genset.

Menurutnya, jarak yang jauh dari titik jaringan listrik serta kondisi akses yang sulit menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan.

“Jarak dari titik awal jaringan cukup jauh. Aksesnya juga berat, sehingga mobilisasi material dan kebutuhan pembangunan lainnya menjadi tantangan,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat masyarakat di desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik harus menunggu lebih lama untuk menikmati layanan dasar yang telah dirasakan sebagian besar masyarakat lainnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dapil Singkawang-Bengkayang, Aleksander mengatakan, penantian masyarakat Bengkayang untuk mendapatkan jaringan listrik telah berlangsung lama. Ia menyebut, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di enam desa yang menyampaikan aspirasi, tetapi juga di sejumlah wilayah lain.

“Di Bengkayang ada 21 desa yang belum teraliri listrik,” ungkapnya.

Menurut Aleksander, salah satu kendala utama pembangunan jaringan listrik adalah status kawasan yang masuk hutan lindung maupun hutan produksi. Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur harus melalui proses perizinan yang tidak sederhana.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut ketersediaan anggaran, melainkan juga kepastian perizinan penggunaan kawasan.

“Anggaran bukan persoalan utamanya. Kendalanya karena wilayah yang akan dibangun jaringan listrik masuk kawasan hutan, sehingga perizinannya menjadi penghambat,” katanya.

Karena pemerataan listrik merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Aleksander memilih menjemput bola dengan mendatangi PLN bersama para kepala desa dan camat untuk mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut.

Ia meminta PLN berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta instansi terkait agar proses perizinan dapat segera dituntaskan.

Menurutnya, koordinasi lintas instansi diperlukan supaya kendala administratif tidak terus memperpanjang penantian masyarakat yang belum menikmati aliran listrik.

Aleksander juga mengapresiasi sambutan PLN UID Kalbar terhadap aspirasi yang disampaikan pemerintah kecamatan dan desa.

Ia berharap pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk percepatan pembangunan jaringan listrik hingga ke desa dan dusun yang belum terjangkau.

“Harapan kami, PLN bersama instansi terkait bisa segera mencari solusi agar masyarakat di desa-desa yang belum teraliri listrik dapat segera menikmati penerangan,” pungkasnya.

Bagi masyarakat di enam desa tersebut, masuknya listrik bukan sekadar pembangunan jaringan dan tiang listrik. Kehadiran listrik diharapkan dapat menunjang aktivitas sehari-hari, meningkatkan kenyamanan, serta membuka peluang bagi perkembangan ekonomi dan pendidikan masyarakat di pedesaan. (Andi)