Reses di Bengkayang, Neneng Soroti Listrik Desa Hingga Jalan Rusak

PONTIANAK, insidepontianak.com – Persoalan pemerataan listrik, infrastruktur jalan, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.
Aspirasi tersebut diserap Anggota DPRD Kalimantan Barat daerah pemilihan (Dapil) Singkawang-Bengkayang, Neneng, saat melaksanakan reses masa persidangan Oktober 2026.

Dalam kegiatan reses yang menjangkau hampir seluruh kecamatan di Bengkayang itu, Neneng mencatat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi, terutama menyangkut kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan.

Salah satu persoalan yang paling banyak menjadi perhatian adalah belum meratanya akses listrik. 

Menurut Neneng, masih ada sejumlah desa dan kampung yang belum menikmati aliran listrik secara memadai. Bahkan, sebagian masyarakat masih mengandalkan pelita untuk penerangan sehari-hari.

"Memang ada desa yang sudah dialiri listrik, tetapi masih perlu penyambungan sampai ke kampung-kampung. Harapan saya, pemerintah bisa menuntaskan persoalan listrik di Bengkayang," ujarnya.

Neneng menilai, keberadaan pembangkit listrik tenaga air di Bengkayang semestinya menjadi salah satu modal untuk mempercepat pemerataan elektrifikasi.

Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap desa-desa yang hingga kini belum menikmati akses listrik. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga berhak mendapatkan pelayanan dasar yang sama.

Selain listrik, persoalan infrastruktur jalan di Kecamatan Suti Semarang turut menjadi sorotan. Kondisi jalan yang belum layak dilalui kendaraan roda empat kerap menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama ketika musim hujan.

Neneng menggambarkan, kondisi sejumlah ruas jalan bahkan berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan kesulitan melintas.

"Kalau musim hujan, masyarakat sulit keluar masuk. Kondisinya sudah seperti kolam renang karena jalan berlumpur dan berlubang. Kami tidak meminta langsung diaspal, paling tidak dilakukan penimbunan pada titik-titik yang paling parah," tegasnya.

Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat memprioritaskan penanganan jalan tersebut.

Sebab, ruas jalan itu memiliki peran penting sebagai akses penghubung aktivitas masyarakat, termasuk menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan. Di kawasan tersebut terdapat puskesmas, SMA hingga SMP.

Panjang ruas jalan yang menjadi perhatian itu diperkirakan mencapai lebih dari 40 kilometer dan memiliki konektivitas hingga Kabupaten Landak.

"Jangan sampai masyarakat, termasuk pegawai yang bertugas di sana, kesulitan untuk keluar masuk menuju kabupaten hanya karena kondisi jalan yang rusak," katanya.

Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian Neneng. Ia mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat lebih serius memperhatikan kebutuhan fasilitas sekolah, khususnya pembangunan asrama bagi siswa SMA dan SMK yang berada jauh dari permukiman.

Menurutnya, keterbatasan akses dan jarak tempuh menjadi salah satu alasan siswa enggan bersekolah di lembaga pendidikan yang telah disediakan pemerintah.

Neneng menilai, pembangunan asrama dapat menjadi salah satu solusi agar siswa dari kampung-kampung yang jauh tetap bisa mengakses pendidikan.

Selain penyediaan fasilitas, ia juga meminta Dinas Pendidikan memperhatikan penerapan sistem zonasi secara konsisten agar sekolah negeri di daerah dapat memperoleh peserta didik sesuai wilayah layanan.

"Sekolah yang sudah dibangun pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai terkendala jarak dan akses jalan, kemudian siswa memilih sekolah di luar wilayahnya. Dinas Pendidikan juga perlu lebih tegas dalam penerapan zonasi sesuai komitmen," pungkasnya. (Andi)