Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Rakyat Pontianak, DPRD Minta Pengawasan Diperketat

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak mendapat perhatian serius DPRD Kota Pontianak. 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Husin, menyayangkan peristiwa tersebut dan meminta pemerintah segera mengevaluasi penyelenggaraan sekolah tersebut.

Menurut Husin, kejadian ini menjadi alarm penting bagi penyelenggara pendidikan, khususnya dalam memastikan keamanan dan perlindungan anak-anak selama berada di lingkungan sekolah.

Ia menilai, seluruh aspek kesiapan Sekolah Rakyat semestinya dipastikan secara matang sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Persiapan itu bukan hanya menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, termasuk petugas dan tenaga pendamping yang bertanggung jawab terhadap pengawasan peserta didik.

"Seharusnya sebelum sekolah beroperasi, seluruh sarana dan prasarana hingga petugas yang berada di dalamnya harus dipersiapkan dengan baik," ujar Husin.

Politisi PKS ini menegaskan, pengawasan terhadap peserta didik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.

 Apalagi, Sekolah Rakyat menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan lingkungan pendidikan aman, nyaman, dan terlindungi.

Karena itu, ia meminta pengawasan terhadap aktivitas siswa diperketat. Proses penerimaan peserta didik juga perlu dilakukan secara selektif dengan memperhatikan berbagai aspek agar potensi persoalan yang dapat mengancam keselamatan anak bisa diantisipasi sejak awal.

Husin juga mendorong Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengawasan sekaligus memastikan mekanisme perlindungan anak berjalan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, Husin memahami Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang relatif baru sehingga masih membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Namun, menurutnya, proses penyesuaian tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan dan perlindungan peserta didik.

"Kami berharap Dinas Sosial Kota Pontianak mengevaluasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Kita juga bisa memaklumi karena sekolah ini masih baru dan tentu membutuhkan penyesuaian dalam banyak hal. Tetapi, keamanan dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.(Andi)