Bahasan Tegaskan Belanja Daerah Harus Tepat Sasaran

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan belanja daerah.

Sebab, setiap anggaran yang digunakan pemerintah harus tepat sasaran, terhindar dari pemborosan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Risiko tersebut perlu diantisipasi melalui langkah pengendalian yang terukur agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

"Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini," ujarnya saat membuka Talkshow bertema: Akuntabilitas Belanja Daerah dalam Mewujudkan Good Governance, Kamis (5/11/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam perencanaan pembangunan, terutama terhadap usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengapa suatu usulan dapat direalisasikan, sementara usulan lainnya harus ditunda.

Hal tersebut penting untuk menghindari anggapan bahwa aspirasi masyarakat tidak mendapat perhatian.

"Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka," terangnya.

Dalam pengelolaan anggaran, Bahasan juga menyoroti hubungan kerja antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia mengingatkan agar kerja sama kedua lembaga tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan, termasuk ketika menghadapi berbagai kepentingan dalam pembahasan program maupun anggaran.

"Apapun tekanan secara politik, kalau tidak sesuai aturan, kita sampaikan dengan tegas dan sebijak-bijaknya bahwa itu melanggar atau melawan hukum," tegasnya.

Dalam hal ini, Inspektorat memiliki peran strategis sebagai mitra perangkat daerah untuk mengidentifikasi kelemahan, memperkuat pengendalian, serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan secara tuntas.

"Inspektorat bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola dan mengelola risiko," jelasnya.

Selain pengawasan internal, sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga perlu diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bahasan menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari terserapnya dana, tetapi juga dari hasil program yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kegiatan, risiko pelaksanaan, serta hasil yang ingin dicapai.

"Melalui penguatan pengawasan dan manajemen risiko, kita dapat mewujudkan belanja daerah yang semakin berkualitas, tepat sasaran, bebas dari pemborosan, serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat," tutupnya.***