Bantah Isu Penangkapan, Gubernur Kalbar Berencana Lapor ke Dewan Pers

22 November 2026 14:23 WIB
Gubernur Kalbar, Ria Norsan. (Istimewa)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, membantah kabar penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabar penjemputan paksa itu sebelumnya ditulis oleh salah satu media daring lokal Kalbar pada Sabtu (21/11/2026). Setelah viral, portal berita tersebut tidak dapat diakses.

Norsan memastikan kabar tersebut hoaks, tidak memiliki sumber, menyesatkan, serta merusak reputasi dan mencemarkan nama baiknya. Karena itu, ia berencana menempuh langkah tegas untuk meminta pertanggungjawaban pimpinan media terkait.

“Saya akan laporkan ke Dewan Pers,” tegasnya kepada Insidepontianak.com, Minggu (22/11/2026).

Menurut Norsan, kabar bohong yang dipublikasikan berpotensi melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik serta ketentuan verifikasi dan keberimbangan dalam Pedoman Pemberitaan yang diatur oleh Dewan Pers.

“Informasi yang disampaikan media menimbulkan kerugian reputasi yang besar. Karena itu, saya akan melaporkan hal ini karena selama ini saya sudah cukup diam,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan tidak ada kegiatan penangkapan terhadap Gubernur Kalbar oleh penyidik lembaga antirasuah.

“Tidak benar, Mas,” ujar Budi singkat kepada Insidepontianak.com, Minggu (22/11/2026).

Penjelasan KPK tersebut sejalan dengan sejumlah agenda resmi yang dijalani Gubernur sepanjang hari ini. Sejak pagi, Norsan terpantau menghadiri berbagai kegiatan publik di Pontianak.

Di antaranya membuka sekaligus mengikuti senam bersama dalam rangka HUT ke-50 RSUD dr. Soedarso, serta membuka Festival Budaya Melayu di GOR Terpadu Pontianak.

Mula Perkara

Nama Norsan sebelumnya sempat dikaitkan dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah yang ditangani KPK. Dalam proses penyidikan perkara itu, lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak pada 25–29 April 2025.

Jalan yang dipersoalkan itu dibangun saat Norsan menjabat Bupati Mempawah. Ia pun telah diperiksa sebagai saksi, sementara kediamannya turut digeledah pada 29 April 2025.

Sehari setelah rangkaian penggeledahan, tepatnya pada 30 April 2025, KPK mengumumkan peningkatan status perkara tersebut ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK saat itu, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yang terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, identitas para tersangka belum diumumkan kepada publik hingga kini.

Selanjutnya, pada 22 Mei 2025, KPK menyampaikan estimasi awal kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp40 miliar berdasarkan analisis sementara terhadap dokumen yang disita penyidik.

Hingga kini, kelanjutan penanganan perkara tersebut masih terus menjadi perhatian publik karena kepastian hukum serta keterbukaan identitas para tersangka belum kunjung diumumkan.***


Penulis : Dina Prihatini Wardoyo
Editor : -

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar