Bawaslu Sanggau Minta ASN Netral dan Beri Pendidikan Politik ke Masyarakat

SANGGAU, insidepontianak.com -- Jelang Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sanggau, akan beri perhatian khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang.

Anggota Bawaslu Sanggau, Saparudin, menegaskan bahwa soal netralitas ASN sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, juga Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan-peraturan lainnya terkait pengawasan kampanye Pemilihan Umum.

Pihaknya berharap ASN yang ada di Kabupaten Sanggau itu dapat mematuhi peraturan per undang-undangan yang sudah ada.

"Kemudian ada juga Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 Nomor 800-547 4 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," ungkap Saparudin saat di wawancarai.

Saparudin yang merupakan Kordinator Divisi, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sanggau mengatakan, dalam upaya pencegahan Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sanggau.

Koordinasi terkait membahas masalah netralitas menjelang Pemilu, agar kemudian bisa disampaikan kepada seluruh ASN yang ada di Sanggau.

"Dengan koordinasi itu, agar kita memiliki semangat yang sama dalam memberikan pemahaman kepada jajaran ASN yang ada di Sanggau," ungkapnya.

Ia melanjutkan, untuk ASN yang di Kabupaten Sanggau bukan hanya soal menjaga netralitas saat Pemilu dan Pemilihan.

Bawaslu berharap para abdi negara itu bisa menjadi agen partisipatif dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan mengedukasi masyarakat tentang Pemilu yang damai.

"Karena ketika misalnya para ASN kita ini ikut mengkampanyekan bahaya money politik, bahaya politik indentitas dll. Saya kira ini sedikit banyak pada pemahaman masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2024 mendatang," ujarnya. (ans)