Wabup Susana Sebut Gangguan Distribusi BBM Subsidi Picu Inflasi di Sanggau

SANGGAU, insidepontianak.com -- Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut gangguan distribusi BBM subsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi di Kabupaten Sanggau.

Menurutnya, persoalan antrean BBM tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak terhadap distribusi barang, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga penurunan daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan Susana saat memimpin rapat pengendalian inflasi yang dihadiri jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang VIP Sabang Merah, Kantor Bupati Sanggau.

“Jangan anggap remeh persoalan distribusi BBM yang menimbulkan antrean di SPBU ini. Jika kondisi ini terus terjadi, harga-harga sembako bisa mahal, perekonomian menjadi terganggu karena daya beli masyarakat menurun,” kata Susana, Kamis (24/9/2026).

Ia menegaskan, persoalan tersebut harus segera ditangani melalui sinergi seluruh pihak dengan terlebih dahulu mengidentifikasi akar masalah yang menyebabkan antrean panjang di SPBU.

Susana mengungkapkan, pemerintah daerah dalam waktu dekat berencana membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menuntaskan persoalan distribusi BBM tersebut.

“Saya berharap kita semua kompak, dan dalam waktu dekat kita akan membentuk Satgas untuk menuntaskan persoalan ini,” ungkapnya.

Selain persoalan distribusi BBM, Susana menyebut kemarau berkepanjangan turut memberikan tekanan terhadap sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sanggau.

Kekeringan menyebabkan sejumlah petani kesulitan bercocok tanam. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor peternakan, terutama akibat keterbatasan air yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha ternak ayam.

“Gegara kekeringan, banyak petani kita yang kesulitan bercocok tanam hingga produksi turun, begitu juga dengan peternakan, ayam-ayam banyak yang mati dan ini menyebabkan harga sayur maupun ayam di pasar menjadi mahal,” terangnya.

Susana menilai, berbagai persoalan tersebut perlu ditangani secara terpadu agar tidak semakin membebani masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sebagai kepala daerah, ia mengajak seluruh instansi terkait berkomitmen menjaga stabilitas harga sembako agar tetap terjangkau oleh masyarakat di 15 kecamatan.

“Ini membutuhkan sinergisitas kita semua untuk menjaga stabilitas harga sembako agar tidak memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (*)