Apindo Kalbar Dorong Pemkot Pontianak Bangun Kota Satelit untuk Buka Kawasan Penyangga Ekonomi Baru
PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat, Andreas Acui Simanjaya, mendorong Pemerintah Kota Pontianak membuka kawasan kota satelit untuk penyangga ekonomi baru.
Kota satelit yang dimaksud adalah kota penyangga yang bisa dibangun di wilayah-wilayah pinggiran kota. Biasanya, penghuni kota satelit ini adalah komuter dari kota besar tersebut.
Acui menilai, salah satu cara memulai membangun kota satelit yaitu, dengan membuka investasi pengembangan hunian yang nyaman di wilayah-wilayah pinggiran kota. Peluang ini dianggap sangat terbuka lebar.
Sebab, wilayah pinggiran Kota Pontianak masih cukup luas. Misalnya di Wilayah Pontianak Timur, dan Pontianak Utara. Bahkan wilayah perbatasan lainnya juga masih ada lahan yang luas untuk membuka hunian yang layak, dan bisa menjadi kota penyangga ekonomi baru.
Acui memandang, banyak perusahaan-perusahaan property lokal bisa mewujudkan kehadiran kota satelit ini. Hanya saja, mereka memerlukan regulasi untuk memudahkan investasi.
"Contohnya kita bisa lihat adanya Perumahan Teratai 1, 2, 3 serta Perumahan Lavender, Mega Lavender dan Lavender Hill. Ternyata di bawah kepemimpinan Pak Khai Hie ternyata bisa menghasilkan banyak lokasi layak huni di Pontianak Timur dan sekitarnya, " ucap Acui.
Maka, pencanangan program ini harus serius dilakukan. Juga sudah waktunya digarap. Supaya, Pontianak punya banyak tempat sebagai kota penyangga ekonomi baru. Dengan demikian, ekonomi bisa tumbuh merata di semua wilayah.
"Jadi dalam kota satelit itu, semua aspek kebutuhan hidup tersedia, sehingga pergerakan antarwilayah secara rutin oleh penduduk dapat diminimalisir," katanya.
[caption id="attachment_17986" align="alignnone" width="720"] Pembangunan rumah hunian layak sangat diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan kota satelit. (Istimewa)[/caption]Perlu Kebijakan
Nah, menurut Acui, yang diperlukan untuk mendorong percepatan kota-kota penyangga baru di Pontianak adalah kebijakan pemerintah. Supaya swasta bisa lebih mudah membangun hunian-hunian yang nyaman. Sehingga menciptakan pasar-pasar baru.
Dengan begitu, kegiatan ekonomi tak hanya bertumpu di pusat kota saja. Tapi, bisa merata di semua kecamatan-kecamatan. Maka, DPRD Kota Pontianak mesti mendorong pengembangan sebuah kota satelit yang lengkap.
"Dengan segala sarana dan prasarana di dalamnya termasuk entitas usaha, untuk memajukan ekonomi dalam ekosistem kota satelit tersebut," sambungnya.
Acui menilai, saat ini Kota Pontianak masih tersandera dilema fasilitas publik yang belum merata. Mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, kantor pelayanan publik serta hiburan, masih bertumluk di pusat kota.
"Persoalan ini juga menjadi pemicu kemacetan di pusat kota. Karena semua pergerakan orang tertuju di pusat kota," katanya.
Untuk mengurai permasalahan-permasalahan ini, maka pengembangan kota satelit atau kota menjadi solusi. Supaya fasilitas publik juga dibangun secara merata di semua sudut-sudut kota.
"Ke depannya pihak swasta ini lah yang bisa berperan dalam membantu pembangunan kota satelit di masa mendatang," ucap Acui.
Ia meyakini, kehadiran kota satelit yang lengkap dengan berbagai fasilitasnya, akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, dan juga berdampak positif bagi Kota Pontianak dan kabupaten sekitarnya.
"Kita ambil contoh Jababeka yang dikembangkan oleh Pak Daramono, ternyata menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya," kata Acui.***
Penulis : admin
Editor :
Leave a comment