Sejumlah Warga Datangi Polda Kalbar, Sampaikan Aspirasi Terkait Konflik di Seruyan, Ini Tuntutannya

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sejumlah warga, mendatangi Polda Kalimantan Barat, Selasa (10/10/2023).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait konflik sengketa lahan perkebunan sawit berujung penembakan terhadap seorang warga di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (7/10/2023).

Mereka pun mendesak pemberhentian Kapolda Kalteng, Dansatbrimob Kalteng, Kapolres Kalteng, serta seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan demo di PT HMBP, Seruyan.

Selanjutnya, meminta KPK dan Ketua Komisi III DPR RI untuk memeriksa sumber dana anggaran pengamanan aksi demo itu, serta meminta Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI agar mencabut izin perkebunan PT HMBP.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memeriksa kembali wilayah Hak Guna Usaha atau HGU perusahaan tersebut.

“Kami juga harap kasus yang terjadi di Kalteng jangan sampai terjadi di Kalbar,” kata Thomas Sari Sawang sebagai koordinator.

Menanggapi hal ini, Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Roma Hutajulu menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut.

“kita membuka diri untuk berdialog dan merespons setiap aspirasi yang disampaikan,” kata Hutajulu.

Di kesempatan itu, mewakili Polda Kalbar, ia turut mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya tragedi penembakan di Seruyan yang menyebabkan satu korban jiwa.

“Kita mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan,” ucapnya.

Ia menganggao, aspirasi yang disampaikan oleh sekelompok warga ini, merupakan saran dan kritikan yang baik bagi Polri untuk membenahi diri, agar ke depan dapat melayani dan melindungi masyarakat dengan lebih maksimal.

“Mudah-mudahan kejadian ini menjadi yang pertama dan terakhir,” harapnya.

Pemicu Konflik

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, konflik antara warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dengan PT HMBP karena sengketa lahan.

Warga Desa Bengkal sudah melakukan demo sejak 16 September 2023. Ada dua tuntutan yang diminta kepada perusahaan.

Pertama, menagih pembagian lahan plasma 20 persen untuk warga Bangkal dan desa lain yang dijanjikan perusahaan.

Kedua, meminta pengembalian lahan di luar HGU PT HMBP I seluas 1.175 hektar kepada masyarakat Bangkal.

Menurut Erlan, warga dan pihak perusahaan sejatinya sudah melakukan pertemuan. Hasilnya, perusahaan tak menyepakati permintaan itu.

"Setelah adanya pertemuan, pihak perusahaan tak menyetujui permintaan masyarakat dan akhirnya demo bentrokan pecah," jelas Erlan.

Puncaknya pada Sabtu (7/10/2023). Warga menduduki lahan di luar HGU yang bertahun-tahun digarap PT HMBP, seluas 1.175 hektar.

Aparat kepolisian berusaha melakukan pengamanan. Namun, bentrokan tak terhindarkan. Satu orang warga tertembak dan dinyatakan meninggal dunia. Korban berinisial GJ.

Erlan memastikan, kasus penembakan ini sedang ditangani pihaknya. Investigasi akan dilakukan. Pasalnya, seluruh anggota yang terlibat dalam pengamanan itu sejatinya tidak dibekali pelurut tajam.

"Kami akan melakukan autopsi kepada korban, jika memang benar diakibatkan oleh oknum polisi. Kami akan tindaklanjuti," kata Erlan kepada Insidepontianak.com, Minggu (9/10/2023).

Erlan pun menyampaikan, dalam pengusutan kasus ini, pihaknya telah mengamankan 20 orang yang diduga menjadi dalang kerusuhan itu.

"Lima orang di antaranya positif narkoba dan juga terdapat dari mereka ada yang membawa senjata api," tegas Erlan. (greg)***