Dewan Kalbar Suriansyah Minta Pemerintah Kaji Penerapan Program Tapera

PONTIANAK, insidepontianak.com - Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah meminta pemerintah kaji kembali rencana pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Sebab, program tersebut menuai banyak penolakan dari berbagai masyarakat, karena keberatan dengan pemotongan gaji tiga persen yang diberlakukan kepada pekerja.

Sementara, upah minimum regional atau UMR yang diterima pekerja Indonesia masih di bawah rata-rata.

"Memang aspirasi yang kita tangkap terjadi penolakan, dan itu bisa kita maklumi. Karena rata-rata pendapatan pekerja di Indonesia terutama swasta UMR-nya masih sangat kecil," Suriansyah, Rabu (12/6/2024).

"Ketika dipotong lagi untuk Tapera dan iuran yang ada seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, tentu sangat memberatkan," lanjutnya. 

Namun demikian, legislator Gerindra itu menyambut baik niat pemerintah membangun perumahan rakyat untuk karyawan swasta dan PNS lewat program tersebut.

Hanya saja, program itu perlu mekanisme yang lebih bijak. Sebab, skema pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera, bakal memberatkan.

"Skema lain misalnya bisa saja menjadi kewajiban perusahaan membayar sebagai tambahan penghasilan, tapi disalurkan langsung lewat badan pengelolaan Tapera," saran Suriansyah.

Jika cara tersebut dilakukan, maka dirasa tidak memberatkan pekerja. Di sisi lain, program ini belum mendapat penjelasan lebih rinci soal pengaturan penerima rumah dari program Tapera.

Bagaimana juga untuk pekerja yang sudah punya rumah yang lebih baik? Atau mereka yang sudah punya warisan rumah? Hal-hal ini belum cukup didengar pekerja bagaimana pengaturan," ucap Suriansyah.

Ia menilai, para pekerja Indonesia juga tidak mau hanya menyumbang, tetapi kepastian mendapat fasilitas rumah rendah.

Apalagi, jumlah dari pemotongan gaji selama masa kerja hanya Rp48 juta. Angka tersebut tentu tidak mencukupi rumah yang layak ditempati.

"Sehingga mereka khawatir nanti mereka tak mendapat tempat. Apalagi yang namanya tabungan tentu harus ada jasa, apakah jasa imbang atau tidak dengan yang mereka keluarkan juga belum mendapat penjelasan," imbuhnya.

Di sisi lain, menyoal asuransi sendiri juga masyarakat belum sepenuhnya percaya kemanfaatannya.

Apakah asuransi itu bisa dikelola secara baik atau tidak. Karena tak sedikit persoalan asuransi yang mengakibatkan gagal bayar.

"Jangan sampai menguntungkan segelintir pihak. Tentu menjadi tantangan, "terangnya.

Karena itu, Suriansyah menyarankan Tapera ditunda, dikaji ulang, diperjelas dan disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua pihak bisa menerima.***