Satukan Persepsi, Pj Gubernur Kalbar Harisson Hadiri Rakor Pengadaan Barang Jasa

PONTIANAK, insidepontianak.com - Untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan komitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien. 

Dihadapan Perwakilan LKPP RI dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, Pj Gubernur Kalbar Harisson membuka secara resmi Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) se-Kalbar Tahun 2024 di Hotel Ibis Pontianak, Rabu (10/7/2024).

"Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian dan percepatan pembangunan daerah di Kalimantan Barat," ungkap Pj Gubernur Kalbar Harisson.

Ia menekankan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian.

Ia meminta seluruh Kepala Daerah untuk mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

"Peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang efektif, efisien dan transparan, sehingga menghasilkan barang/jasa sesuai standar kualitas dan spesifikasi teknis," ujarnya.

Dirinya meminta seluruh Kepala Daerah agar mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diiringi dengan peningkatan terhadap penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

"Peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu peningkatan realisasi pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang efektif, efisien dan transaparan, sehingga menghasilkan barang/jasa sesuai standar kualitas dan spesifikasi teknis," ujarnya.

Rakor ini juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Penguatan kelembagaan UKPBJ yang didukung oleh SDM profesional diharapkan dapat menjadikan UKPBJ semakin profesional, independen, dan terhindar dari intervensi.

Penguatan terhadap kelembagaan pengadaan barang/jasa yang didukung oleh SDM yang profesional dan memadai, diharapkan akan menjadikan UKPBJ yang semakin profesional, independen.

"Serta terhindar dari intervensi pihak manapun dan dapat menjadi pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan yang akan mendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat pengadaan barang/jasa pemerintah," harap Harisson.

Pj Gubernur Kalbar Harisdon juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan UKPBJ di kabupaten/kota di Kalimantan Barat. 

Harisson juga mendorong agar lebih banyak UKPBJ mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif) sebagai landasan awal menuju pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan.

Sampai dengan saat ini, UKPBJ yang telah mencapai Kematangan Level 3 (Pro Aktif) sebagai landasan awal menuju pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan baru.

"Meliputi 3 (tiga) UKPBJ, yakni UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, UKPBJ Pemerintah Kabupaten Sanggau serta UKPBJ Pemerintah Kota Singkawang," ucapnya.

Harisson mengajak Kab/Kota lainnya untuk perlu mengupayakan secara maksimal untuk mendorong UKPBJ masing-masing agar segera memenuhi target Kematangan Level 3 (Pro Aktif).

"Ini merupakan salah satu wujud keseriusan terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas, profesional dan akuntabel," tutupnya.

Agenda tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Piagam Penghargaan UKPBJ Pro Aktif yang diserahkan oleh Perwakilan LKPP RI kepada Pj Gubernur Kalbar dan dilanjutkan menyerahkan Piagam Penghargaan kepada UKPBJ Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang. ***