DPRD Kalbar Berikan Sejumlah Catatan terhadap RAPBD 2025

PONTIANAK, insidepontianak.com - DPRD Kalbar memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau RAPBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2025.

Catatan dan masukan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kalbar yang digelar pada Selasa (20/8/2024).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yosep Alexander mengatakan, pihaknya sepakat agar Raperda tersebut dapat dilanjutkan pembahasanya dengan beberapa catatan dan masukan.

Catatan yang dimaksud di antaranya, agar pembahasan itu dilakukan secara transparan, akuntabel baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Sehingga hasil akhir pembahasan APBD tidak berbeda dengan yang dibahas oleh TAPD dengan badan anggaran.

Selanjtunya, Fraksi PDI Perjuganan juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan pembangunan sekolah yang jauh dari kota.

Begitupun terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas proses belajar, harus menjadi atensi.

“Supaya siswa di daerah dapat bersaing dengan siswa sekolah menengah atas yang ada di kota," kata Yosep.

Di samping itu, PDI Perjuangan juga mendorong agar alokasi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

"Pemerataan pembangunan Infrastruktur merupakan aspek penting dan vital sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Menurut Yosep, laju pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Termasuk di antaranya transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energy.

"Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," lanjutnya.

Mantan Wakil Bupati Kapuas Hulu ini meyakini dengan infrastruktur yang baik, akan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar, Summa Jenny Heryanti berharap, penyusunan APBD 2025 dapat  menjaga keseimbangan yang baik dalam mengaplikasikan program pembangunan berkelanjutan.

"Setiap dana yang dianggarkan dalam program pembangunan harus terukur jelas indikator kinerjanya," ujar Summa Jenny Heryanti.

Fraksi Golkar juga menekankan agar kebijakan yang dituangkan dalam APBD 2025 dapat menjawab persoalan aktual yang ada secara berkesinambungan.

Tak hanya itu, melalui RAPBD ini juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalbar.

Juru bicara Fraksi PAN Yuliani juga sepakat membahas RAPBD tahun 2025 itu. Ia menyoroti bagaimana anggran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan.

Di samping itu, Fraksi PAN juga mendorong agar perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat menjadi prioritas.

"Ini dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah. Karena dengan infrastruktur yang baik berdampak pada ekonomi," pungkasnya.***