Punya Proyek MBG, Sujiwo Tegaskan Kader PDIP Wajib Mundur

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Sujiwo, menegaskan seluruh kader partai wajib mundur jika terlibat dalam pyoyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau menjadi pemilik MBG.

Ini sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang tertuang dalam surat bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun di Jakarta.

Dalam isi surat, DPP mewajibkan seluruh jajaran partai mulai dari DPD, DPC, anggota Fraksi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDIP untuk mematuhi instruksi tersebut.

Sujiwo menegaskan, kepatuhan terhadap keputusan partai merupakan kewajiban seluruh kader tanpa pengecualian.

“Seluruh kader, baik kepala daerah, anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, serta kader lainnya, semua instruksi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Sujiwo, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, ia memastikan instruksi partai tidak mengurangi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, PDIP tetap berada pada posisi mendukung keberhasilan program tersebut, selama pelaksanaannya berjalan sesuai standar.

“Kita tetap mendukung program MBG karena itu program Presiden. Namun pelaksanaannya harus sesuai protap, terutama terkait pemenuhan gizi dan kualitas makanan,” katanya.

Sujiwo juga menyoroti adanya oknum penyedia SPPG yang dinilai belum menjalankan standar operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

Ia menegaskan pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kalau ada penyedia yang tidak sesuai prosedur, tentu menjadi bagian saya sebagai kepala daerah untuk melakukan pengawasan,” tegasnya.

Terkait kader PDIP yang telah lebih dulu terlibat atau memiliki SPPG, Sujiwo meminta agar segera menyesuaikan diri dengan instruksi DPP.

“Mereka harus taat dan mundur secara teratur. Kalau sudah instruksi dari DPP Partai, itu wajib dipatuhi,” pungkasnya. (Greg)