Pemkab Kubu Raya Terima Evaluasi LKPJ 2025, Rekomendasi DPRD Siap Dieksekusi

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya telah menerima hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. 

Hasilnya, beberapa rekomendasi pun diberikan dari DPRD Kubu Raya kepada Pemkab Kubu Raya. Dan akan segera mengeksekusi rekomendasi itu.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan DPRD melalui panitia khusus (pansus).

“Rekomendasi itu sangat konstruktif dan realistis. Saya sudah instruksikan seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti,” katanya usai rapat paripurna di DPRD Kubu Raya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Sujiwo, LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD. 

Karena itu, setiap rekomendasi yang dihasilkan harus menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja pemerintah.

“Ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari perbaikan ke depan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kubu Raya, Johan Saimima, menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah selama 2025.

“Pansus sudah bekerja, melakukan pendalaman bersama OPD, dan menghasilkan sejumlah catatan penting. Harapan kami ini dijalankan,” katanya.

Di samping itu, Sujiwo juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang dinilai tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Kubu Raya tercatat 5,05 persen dengan nilai PDRB mencapai Rp44,9 triliun.

Angka kemiskinan berada di 3,99 persen terendah di Kalimantan Barat serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,01 yang masuk kategori tinggi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp281 miliar, dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah menargetkan angka di atas Rp350 miliar dengan membentuk satuan tugas khusus guna mengoptimalkan potensi daerah.

Di sektor infrastruktur, pembangunan terus berjalan dengan rekonstruksi 37 ruas jalan sepanjang 34 kilometer dan rehabilitasi 20 ruas jalan sepanjang 12,8 kilometer. 

Perbaikan jembatan dan normalisasi sungai juga dilakukan untuk mendukung konektivitas.

Meski demikian, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan fiskal, termasuk pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sekitar Rp398 miliar.

“Ini tantangan yang harus kita hadapi dengan strategi, bukan menyerah,” pungkasnya. (Greg)