Kubu Raya Dorong KDMP Jadi Mitra Utama Dapur MBG

KUBU RAYA, insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi mitra utama dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.

Gagasan itu disampaikan saat kunjungan tim Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat ke Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (11/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas skema kolaborasi antara KDMP, kelompok tani, nelayan, UMKM hingga dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bupati Kubu Raya, Sujiwo mengatakan, program MBG harus mampu memberi dampak luas terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa.

Karena itu, kebutuhan bahan pangan seperti ikan, telur, ayam, daging sapi hingga sayur-mayur diharapkan berasal dari produksi masyarakat lokal yang tergabung dalam KDMP.

“Kita mempunyai harapan besar supaya yang menyiapkan kebutuhan dapur MBG itu adalah KDMP,” ujarnya.

Menurut Sujiwo, nantinya KDMP akan menjadi pihak yang bekerja sama langsung dengan dapur MBG dan SPPG. 

Sementara kelompok tani, nelayan dan UMKM akan menjadi bagian dari koperasi tersebut.

Dengan pola itu, ia menilai, masyarakat memiliki pasar yang jelas untuk hasil produksinya sekaligus mendukung keberlangsungan program MBG.

“Petani, UMKM dan nelayan akan mendapatkan market yang baik untuk memenuhi kebutuhan MBG,” tambahnya.

Ia menyebut, konsep tersebut sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara program strategis nasional dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Namun, Sujiwo mengingatkan bahwa daerah juga harus siap memenuhi kebutuhan pasokan pangan secara berkelanjutan.

Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) ikut bergerak sesuai sektor masing-masing. 

Dinas Perikanan diminta mendorong budidaya ikan, sementara Dinas Pertanian diminta mengaktifkan kembali kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan sayuran.

“Nah ini nanti tugas OPD bagaimana masyarakat diberdayakan karena market-nya sudah jelas,” ucapnya.

Di samping itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan MBG, terutama terkait standar keamanan pangan.

Menurutnya, kasus keracunan makanan dan distribusi yang tidak tertib di sejumlah daerah harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan MBG di Kubu Raya berjalan lebih baik.

“Maka perlu penajaman dan rakor secara berkala supaya rencana ini berjalan seperti yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Strategi Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat BGN, Agustinus Hari S mengatakan, pihaknya memang memberi perhatian serius terhadap keamanan pangan dalam program MBG.

Selain memastikan rantai pasok berjalan baik, BGN juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap persoalan keracunan makanan.

“Kami ingin mengedepankan masalah keamanan pangan, rantai pasok dan tidak ada toleransi terhadap keracunan,” kata Agustinus.

Ia mengapresiasi masukan Pemkab Kubu Raya yang ingin menghubungkan kerja sama antara KDMP, BUMDes, UMKM hingga DPRD dalam mendukung pelaksanaan MBG di daerah. (Greg)