22 Dapur MBG di Kalbar Masih Disetop, Terganjal Izin Higiene hingga Sanksi Kejadian Fatal

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Sebanyak 22 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat masih berstatus suspend atau disetop sementara.

Penghentian tersebut dipicu berbagai kendala teknis di lapangan. Mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kesiapan infrastruktur, hingga insiden fatal.

“Kejadian fatal ada satu. Sisanya terkait SLHS dan infrastruktur,” ungkap Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalbar, Sri Tolubai usai FGD Perbaikan Tata Kelola Dapur SPPG di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, dari 566 SPPG yang ada di Kalbar, sebanyak 487 unit sudah aktif mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.

Sementara dapur yang disetop masih terus dievaluasi dan diperbaiki. Secara operasional, keberadaan SPPG di Kalbar diklaim telah menyerap sebanyak 21.000 tenaga kerja.

Kota Pontianak disebut mencatatkan jumlah dapur terbanyak, disusul Kubu Raya, Sambas, dan Ketapang.

Sementara untuk ekspansi dapur baru, termasuk di kawasan 3T, masih tertahan moratorium dari pemerintah pusat.

Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto berharap evaluasi tata kelola dapur MBG bisa terus ditingkatkan di tengah penyempurnaan aturan teknis dari pusat.

“Mudah-mudahan dengan adanya ini, tata kelolanya lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Yuliansyah mendesak seluruh pihak memperketat pengawasan MBG agar makanan yang sampai ke anak-anak dijamin sehat dan aman.

“Tata kelola SPPG ini harus mengikuti aturan, dengan memberikan makanan yang higienis kepada anak-anak kita,” tegas Yuliansyah.

Ia menekankan, keberhasilan program MBG tidak cuma dihitung dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan.

Tetapi, kualitas gizi, keamanan pangan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama.***