Alokasi Anggaran Rp60 Miliar untuk Pembangunan Gedung DPRD Kubu Raya Disepakati

20 November 2026 17:33 WIB
Bupati Kubu Raya, Sujiwo saat penyampaian pendapat akhir pada rapat paripurna di DPRD Kubu Raya, Jumat (20/11/2026). (Insidepontianak.com/Greg)

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD menyepakati alokasi anggaran Rp60 miliar untuk pembangunan gedung kantor legislatif.

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengatakan keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang tidak mudah mengingat kondisi fiskal sedang tertekan karena efisiensi.

Meski demikian, pembangunan gedung Kantor DPRD dipandang mendesak untuk menunjang ketersediaan fasilitas pemerintahan daerah, terlebih usia Kubu Raya telah hampir menginjak 20 tahun setelah dimekarkan.

"Memang dalam kondisi keuangan yang sangat-sangat susah dan sulit, kita sepakat menganggarkan Rp60 miliar," ujarnya saat menyampaikan pendapat akhir kepala daerah pada rapat paripurna di Kantor DPRD Kubu Raya, Jumat (20/11/2026).

Regulasi pembangunan gedung tersebut pun telah disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Selain itu, Bupati Sujiwo juga menyetujui satu raperda inisiatif DPRD tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat untuk ditetapkan menjadi perda.

Sujiwo menilai kedua aturan inisiatif legislatif diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ia juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menginisiasi serta membahas kedua raperda bersama tim eksekutif.

"Adanya pedoman berupa peraturan daerah diharapkan mampu mendorong hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Pembahasan kedua raperda sebelumnya telah dilakukan panitia khusus bersama tim eksekutif lewat rapat gabungan pada 3–13 November 2026.

Tahap penggodokan itu lalu disempurnakan dengan memperhatikan harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Setelah memperoleh nomor register dari Biro Hukum Kalimantan Barat, keduanya akan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sementara itu, satu raperda inisiatif DPRD lainnya tentang perlindungan guru masih menjalani proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

Pemkab Kubu Raya berkomitmen mengawal proses pembahasan tersebut hingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.***


Penulis : Gregorius
Editor : -

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar