Nasib Orang Miskin yang Diputus BPJS, Bupati Karolin Janjikan Kawal Reaktivasi BPJS Warganya

LANDAK, Insidepontianak.com - Penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) akibat pembaruan data nasional berdampak kepada warga miskin di Kabupaten Landak.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa menegaskan komitmen dengan memastikan warga yang membutuhkan layanan kesehatan tetap terlindungi, meski kepesertaan BPJS banyak dicabut.

Bupati Karolin mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme reaktivasi kepesertaan bagi warga yang terdampak, terutama mereka yang menderita penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis.

“Yang paling penting bagi kami adalah tidak boleh ada warga yang sakit dan tidak terlayani hanya karena masalah administrasi. Jalur reaktivasi tetap tersedia untuk kondisi tertentu,” kata Karolin, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, penonaktifan kepesertaan PBI JKN merupakan dampak penyesuaian data nasional yang dilakukan pemerintah pusat untuk menajamkan sasaran penerima bantuan.

Namun, Karolin menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diimbangi dengan perlindungan bagi masyarakat rentan di daerah.

“Ini bukan keputusan daerah. Ada pembaruan data nasional yang berdampak langsung ke daerah. Tugas kami memastikan transisi kebijakan ini tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Karolin meminta seluruh perangkat daerah, terutama Pemerintah Desa, Puskesmas, dan Dinas Sosial, aktif mendampingi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan.

Pemerintah Desa diminta membantu menjelaskan prosedur reaktivasi, sementara Puskesmas memberikan surat keterangan kesehatan sebagai dasar pengajuan pengaktifan kembali.

“Saya minta jangan ada warga yang dibiarkan berjuang sendiri. Aparat di desa dan tenaga kesehatan harus hadir mendampingi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pembenahan data sosial secara berkelanjutan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Kita tidak menolak penertiban data. Itu penting agar bantuan negara tepat sasaran. Tetapi dalam prosesnya, negara harus memastikan kebijakan ini berjalan adil dan manusiawi,” katanya.

Bupati Karolin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Tugas kami memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tetap terlayani, sambil terus membenahi data agar program perlindungan sosial berjalan efektif,” pungkasnya. (*)