Muda Mahendrawan Sebut Defisit Anggaran Hal Biasa, Pengamat: Seyogyanya Tak Boleh Terjadi di Akhir Pemerintahan

7 November 2024 16:26 WIB
Ilustrasi anggaran/PIXABAY

PONTIANAK, insidepontianak.com - Pengamat kebijakan publik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Zulkarnaen menilai, defisit anggaran merupakan hal yang biasa terjadi dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Asal, masih kategori wajar, dan tak terjadi terjadi di akhir pemerintahan. 

Namun, jika terjadi di akhir pemerintahan dan berdampak pada insentif dan biaya pembangunan, maka defisit yang terjadi sudah masuk kategori defisit anggaran yang 'memberatkan'. Pemerintah daerah dinilai pihak yang paling bertanggung jawab. 

Untuk diketahui, bahasan defisit anggaran muncul dalam debat publik kedua yang digelar KPU Provinsi Kalbar, Selasa (5/11/2024).

Dalam debat tersebut Muda Mahendrawan yang merupakan mantan Bupati Kubu Raya menyebut defisit anggaran adalah hal yang biasa karena pemerintahannya saat itu ingin memepecapat pembangunan. 

Kubu Raya diakhir masa jabatan Muda Mahendrawan memang menyisakan hutang kepada pihak ketiga sebanyak Rp160 Miliar. 

Utang pihak ketiga tersebut seperti utang kepada kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek pembangunan fisik, hingga utang kepada pelaku UMKM, seperti sewa tenda, kontrak makan minum dan lain sebagainya

"Tentu tak baik, karena defisit di akhir masa jabatan akan membenani pemerintahan selanjutnya," kata Zulkarnaen, Kamis (7/11/2024).

Zulkarnaen mengatakan, defisit anggaran terjadi karena berkaitan dengan tata kelola keuangan. Yakni, belanja lebih besar daripada pendapatan.

"Yang paling bertanggung jawab ini pemerintah daerah dalam hal ini (Bupati) ," kata Zulkarnaen. 

Namun, defisit biasa terjadi. Namun, yang masuk kategori wajar jika belanja dilakukan untuk investasi seperti membangun jalan dan jembatan, serta tak membebani biaya rutin hingga berdampak pada tertundanya insentif pegawai dan biaya pembangunan yang sudah di kontrak. 

Disamping itu, defisit anggaran seyongnya tak terjadi diakhir pemerintahan, karena memberatkan pemerintahan selanjutnya yang harus menyelesaikan. Salah satu solusi mengatasi defisit adalah harus ada hutang. 

"Ini hal yang biasa, karena tak ada negara yang tak ada hutang. Tapi ada batasan jangan sampai membebankan pemerintahan selanjutnya," pungkas Zulkarnaen. (Andi)


Penulis : Andi Ridwansyah
Editor : Wati Susilawati

Leave a comment

Ok

Berita Populer

Seputar Kalbar