LKPJ 2025: Capaian Pembangunan Pontianak Lampaui Target

PONTIANAK, insidepontianak.com – Capaian pembangunan Kota Pontianak sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Mayoritas target berhasil terlampaui.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan hal itu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 ke DPRD, Selasa (31/3/2026).

Rata-rata capaian sasaran pembangunan mencapai 106,20 persen. Sementara capaian kinerja daerah menyentuh 110,22 persen.

“Sebagian besar target pembangunan dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.

Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 82,80. Didukung peningkatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Usia harapan hidup juga mencapai 75,96 tahun.

Meski begitu, masih ada pekerjaan rumah. Salah satunya angka stunting yang masih di level 22,3 persen.

Pemkot berkomitmen memperkuat intervensi. Mulai dari layanan kesehatan, perbaikan gizi, hingga kolaborasi lintas sektor.

Indeks literasi masyarakat juga masih rendah. Tercatat di angka 34,85.

“Ini jadi evaluasi untuk memperkuat program literasi yang lebih inovatif dan berbasis komunitas,” kata Edi.

Di bidang tata kelola, capaian juga positif. Indeks reformasi birokrasi mencapai 84,7. Indeks pelayanan publik 4,71. Pemkot juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan tercatat 5,34 persen. PDRB per kapita mencapai Rp80,79 juta.

Namun, sektor infrastruktur masih perlu digenjot. Indeksnya baru di angka 72,23.

“Artinya, percepatan pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan,” jelasnya.

Di sektor lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup naik menjadi 65,69. Risiko bencana juga menurun ke angka 50,09.

Kondisi sosial dinilai stabil. Indeks kepuasan masyarakat mencapai 93,94.

Edi menegaskan, capaian ini hasil kerja bersama. Melibatkan pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat.

“Kami sadar masih ada yang perlu diperbaiki. Ini jadi komitmen untuk menyempurnakan pembangunan ke depan,” tegasnya.

Ia menilai pembahasan LKPJ menjadi momentum penting memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Pontianak, Satarudin, menyatakan pihaknya akan membahas LKPJ secara menyeluruh.

“Semua capaian dan kekurangan akan kami cermati. Tujuannya agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

DPRD juga akan memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi ke depan.

“Rekomendasi ini diharapkan membuat program pembangunan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.***