PONTIANAK, insidepontianak.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, mudah, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal itu ditegaskan Sekda Kalbar, Harisson, saat membuka Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 bertema “Manajemen Kualitas Pelayanan Publik” yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2026).
Menurut Harisson, ukuran keberhasilan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar soal program besar atau dokumen perencanaan yang rapi, melainkan bagaimana masyarakat bisa merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau saat berurusan dengan birokrasi.
“Pelayanan publik harus benar-benar memberi dampak nyata, bukan hanya memenuhi standar administrasi,” tegasnya.
Untuk mendukung hal itu, Pemprov Kalbar terus memperkuat berbagai inovasi layanan berbasis digital. Mulai dari POLISE (Portal Layanan Berbasis Web), aplikasi SEKAMPADI untuk survei kepuasan masyarakat, hingga sistem PEMANDU YANLIK yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi pelayanan publik.
Selain digitalisasi, pemerintah juga mulai memperkuat pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan agar akses layanan semakin merata.
Harisson mengakui, tantangan pelayanan publik di Kalbar tidak ringan. Luas wilayah yang mencapai lebih dari 147 ribu kilometer persegi dengan kondisi geografis berupa sungai, hutan, dan wilayah pedalaman membuat akses pelayanan masih menjadi pekerjaan besar.
Ia menyinggung perjuangan masyarakat di daerah terpencil, termasuk anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh demi sekolah serta tenaga pendidik yang bertugas di wilayah pedalaman.
“Kondisi geografis tidak boleh jadi alasan. Pemerintah harus hadir lewat solusi konkret,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci, terutama dalam memperkuat infrastruktur transportasi dan telekomunikasi agar pelayanan publik semakin mudah dijangkau masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan webinar tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN kini tidak bisa lagi dibatasi wilayah, sehingga kolaborasi dengan berbagai lembaga terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas hingga tingkat nasional.
“Kami ingin membangun pelayanan publik yang kuat lewat peningkatan kualitas SDM aparatur,” katanya.
Pemprov Kalbar berharap penguatan layanan publik dan transformasi digital ini mampu mendorong investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. (*)
Leave a comment