Bupati Kayong Utara Dorong Perluasan Akses Keuangan hingga Pelosok Desa

PONTIANAK, insidepontianak.com – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menegaskan komitmennya memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa.

Langkah itu dinilai penting untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan lebih inklusif.

Komitmen tersebut disampaikan Romi saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat 2026 di Pontianak, Kamis (18/6/2026).

Forum yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat itu turut dihadiri kepala daerah se-Kalbar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, BPJS, dan berbagai lembaga jasa keuangan.

Romi mengatakan sejumlah program TPAKD di Kabupaten Kayong Utara menunjukkan perkembangan positif. Beberapa bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pelajar yang mengikuti program tabungan pelajar, bertambahnya penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM, serta meningkatnya minat masyarakat berinvestasi melalui instrumen yang legal dan terukur.

“Kesadaran masyarakat untuk menabung, bertransaksi digital, dan memanfaatkan layanan keuangan formal terus meningkat,” ujarnya.

Menurut Romi, akses keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi daerah.

Karena itu, masyarakat perlu didorong agar tidak hanya mengenal layanan keuangan formal, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara bijak dan aman.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai lembaga jasa keuangan yang selama ini mendukung program inklusi keuangan di Kayong Utara.

“Perluasan akses keuangan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak,” katanya.

Meski demikian, Romi mengakui masih ada sejumlah program yang perlu ditingkatkan, terutama pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mempercepat berbagai program tersebut agar masyarakat dan pelaku usaha kecil semakin mudah memperoleh akses permodalan produktif.

“Kami ingin semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan yang sehat dan produktif,” tegasnya.

Rapat pleno TPAKD Kalbar 2026 menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mempercepat inklusi dan literasi keuangan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.***