Heri Mustamin Soroti Krisis Air Bersih, Ingatkan Pemprov Kalbar Kewajiban Sediakan Air Baku

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, meminta pemerintah tidak menjadikan karhutla dan kemarau panjang sebagai persoalan musiman yang baru ditangani ketika bencana sudah terjadi.

Menurut Heri, kemarau panjang dan ancaman karhutla sebenarnya telah dapat diprediksi. Karena itu, pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota semestinya sudah menyiapkan langkah jangka panjang, terutama menghadapi ancaman krisis air bersih.

“Persoalan kemarau panjang dan kebakaran lahan ini sudah diprediksi jangka panjang. Semestinya sudah menjadi perhatian sejak awal,” kata Heri.

Ia menyebut sedikitnya ada empat persoalan yang berpotensi muncul akibat kemarau panjang dan karhutla, yakni kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, gangguan kesehatan, serta potensi banjir ketika musim penghujan tiba.

Namun, kata Heri, krisis air bersih menjadi persoalan yang paling sulit diatasi karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Yang paling sulit untuk kita atasi sesungguhnya adalah krisis air bersih. Air ini menjadi kebutuhan yang luar biasa bagi masyarakat,” ujarnya.

Heri meminta kondisi yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi pemerintah agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Dari situasi ini harus jadi pelajaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota agar ke depan benar-benar melakukan upaya pencegahan, baik soal kebakaran lahan, krisis air bersih maupun kesehatan,” katanya.

Pontianak Bergantung pada Kapuas

Heri menyoroti kondisi pelayanan air bersih di Kota Pontianak yang masih sangat bergantung pada Sungai Kapuas sebagai sumber air baku.

Menurutnya, ketergantungan tersebut menjadi persoalan ketika kemarau panjang membuat kualitas air sungai menurun dan intrusi air asin mengancam sumber air baku.

“PDAM Kota Pontianak baru sebatas mengelola air Sungai Kapuas. Begitu ada kemarau panjang jadi masalah,” ungkapnya.

Karena itu, Heri meminta Pemerintah Provinsi Kalbar mulai memikirkan pembangunan sistem penyediaan air baku untuk menghadapi kemarau pada masa mendatang.

Ia menegaskan, penyediaan air baku merupakan bagian dari kewajiban pemerintah provinsi.

“Sudah jadi kewajiban pemerintah provinsi menyediakan air baku,” tegasnya.

Heri berharap ketika Transfer ke Daerah (TKD) kembali memberikan ruang fiskal, pembangunan dan penyediaan air baku masuk dalam program yang diprioritaskan.

Menurut dia, persoalan air baku di Pontianak memang tidak sederhana.

 Kandungan zat besi yang tinggi membuat pembangunan waduk di sejumlah lokasi tidak mudah dilakukan.

Salah satu pilihan yang menurutnya dapat dikaji adalah membangun jaringan perpipaan dari sumber air tawar yang tersedia di wilayah lain.

“Kalau kita mau cari penampungan air atau waduk juga tidak bisa karena zat besi tinggi. Satu-satunya solusi adalah pipanisasi agar tidak terjangkau air asin,” katanya.

Heri mencontohkan, saat ini Wali Kota Pontianak bahkan harus mencari pasokan air tawar dari wilayah Radak.

“Artinya alam sudah menyediakan, tinggal pipanisasi,” ujarnya.

Penepat Perlu Diperkuat

Heri juga menyinggung keberadaan Waduk Penepat yang selama ini diproyeksikan sebagai salah satu sumber cadangan air baku untuk Pontianak.

Namun, ia menilai kapasitas Penepat saat ini masih terlalu kecil untuk menjadi solusi jangka panjang.

Karena itu, menurut Heri, perlu ada kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk memperkuat kapasitas penyediaan air baku di Penepat.

“Kalau harus dibangun pemerintah provinsi langsung sementara ranah bisnis diambil pemerintah kota Pontianak, tidak fair juga,” katanya.

Ia menilai skema kerja sama antarpemerintah dapat menjadi jalan keluar, terlebih pengelolaan air juga memiliki aspek bisnis.

“Jadi tiga, kabupaten dan provinsi harus kerja sama. Sebab, ada nilai bisnis,” ujarnya.

Heri mengingatkan, pemerintah tidak perlu lagi terjebak pada perdebatan mengenai siapa yang paling berhak atau paling bertanggung jawab.

 Menurutnya, semua gagasan yang berkaitan dengan penyediaan air bersih harus dibicarakan secara terbuka.

 Termasuk juga menerima saran mantan Wali Kota yang pernah memberikan kemajuan yang luar biasa bagi Kota Pontianak. 
“Yang paling penting bukan perdebatan itu. Saran siapa pun harus ditanggapi positif,” katanya.

Ia juga meminta kepala daerah yang pernah memimpin maupun kepala daerah saat ini tidak mempertontonkan perdebatan mengenai persoalan air bersih kepada publik.

“Kalau saran kepala daerah yang pernah memimpin dan Pak Edi yang memimpin sekarang jangan berdebat di depan umum yang menonjolkan ego. Menurut saya kurang tepat,” ujarnya.

Heri menilai saat ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk bergandengan tangan menyelesaikan persoalan mendasar tersebut.

“Pemerintah provinsi harus peka dan memikirkan hal substansi karena 70 persen manusia butuh air,” katanya.

Ia menegaskan, pelayanan air bersih bagi masyarakat Pontianak tidak boleh hanya dipandang sebatas kebutuhan untuk mandi dan mencuci.

Menurutnya, pemerintah harus menjamin ketersediaan air tawar, terutama ketika kemarau panjang kembali terjadi.

“Kalau saya calon wali kota ke depan, saya akan menjamin saat kemarau masyarakat Pontianak tidak akan menerima air asin,” kata Heri. (Andi)