Pemkot Pontianak Pacu Penyelarasan Satu Data agar Pembangunan Tepat Sasaran

PONTIANAK, insidepontianak.com — Pemerintah Kota Pontianak bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat penyelarasan satu data dan peta digital daerah demi mendorong pembangunan yang presisi.

Langkah strategis ini ditegaskan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang digelar pada Rabu (23/9/2026).

Forum tersebut mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyamakan persepsi, sehingga tidak ada lagi dualisme angka maupun perbedaan data kewilayahan.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan pentingnya data tunggal yang tervalidasi.

Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan angka maupun tafsir data antar-instansi saat informasi disampaikan ke publik.

“Begitu dirilis, kita bersepakat bahwa data itu adalah data yang sama, apakah dari perspektif OPD maupun dari BPS,” tegas Amirullah.

Penguatan data tersebut dipadukan dengan kebijakan Satu Peta yang ditampilkan secara visual melalui aplikasi Jendela Pontianak Informasi (Jepin) garapan Diskominfo.

Melalui data geospasial, pemetaan fasilitas publik seperti sebaran sekolah, puskesmas, ruang terbuka hijau, hingga kondisi jalan dan drainase dapat dipantau secara akurat by location.

Amirullah mengingatkan agar data tidak sekadar menjadi dokumen mati. Pemutakhiran secara berkala mutlak dilakukan agar data lampau terus diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan.

“Datanya sudah terselenggara dan terintegrasi, tinggal kelengkapannya terhadap data yang kurang, serta pemutakhiran data yang belum di-update,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyampaikan, penyelarasan data ini merujuk pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwako Pontianak Nomor 89 Tahun 2025.

Selain menghapus redundansi atau pengulangan data, forum ini menjadi ajang komitmen bersama agar setiap kebijakan publik yang dirancang Pemkot benar-benar menjawab kebutuhan warga.

"Satu Data dan Satu Peta Kota Pontianak ini adalah fondasi. Tanpa data yang berkualitas dan terintegrasi, sulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang presisi dan pelayanan publik yang responsif," pungkas Akbar.***