Jalan Rusak dan Drainase Picu Banjir, Zulfydar Pastikan Perjuangkan Perbaikan Tahun Depan

PONTIANAK, insidepontianak.com – Keluhan soal jalan rusak dan dorongan perbaikan drainase yang kerap menyebabkan banjir disampaikan warga Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Kota, saat reses Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, Sabtu (10/10/2026).

Mendengar aspirasi tersebut, Zulfydar memastikan persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan warga itu akan diperjuangkan dalam anggaran perubahan tahun depan.

Ketua RT setempat, Syarif Salim, mengatakan kondisi jalan di lingkungan warga masih membutuhkan perbaikan. Sebab, jalan dengan panjang 400 meter tersebut sudah banyak berlubang dan menyulitkan akses masyarakat.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah drainase. Menurut Syarif, saluran air harus diperbaiki. Sebab, belum mampu mengalirkan air dengan lancar ketika hujan turun dalam waktu cukup lama.

“Kalau hujan sampai satu jam, itu sudah banjir. Mungkin drainasenya tersumbat sehingga air tidak mengalir dengan lancar,” ujarnya.

Karena itu, warga berharap pemerintah dapat memperbaiki jalan sekaligus membenahi drainase agar persoalan genangan dan banjir tidak terus berulang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Zulfydar mengatakan persoalan yang disampaikan warga terkait infrastruktur, tersebut akan diperjuangkan. 

“Untuk infrastruktur masyarakat tadi, insyaallah akan kita perjuangkan di anggaran perubahan tahun depan,” kata Zulfydar.

Zulfydar juga menyoroti persoalan data desil masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.

Menurut dia, pemerintah kelurahan perlu terus melakukan evaluasi dan memperbarui data masyarakat. Langkah tersebut penting agar bantuan tunai, bantuan beras, maupun bantuan sosial lainnya tepat sasaran.

“Data-data tentang bantuan harus diperbaiki dan dievaluasi. Ini yang menjadi harapan masyarakat, termasuk Pak RT dan Pak RW, agar data yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” jelasnya.

Ia berharap pembaruan data dilakukan secara berkala dengan melibatkan perangkat kelurahan hingga RT dan RW. Dengan begitu, masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak untuk memperoleh bantuan.(Andi)