Komisi XIII DPR RI Tinjau Proyek Listrik Desa di Sambas, Pastikan Program PLN Tepat Sasaran

SAMBAS, insidepontianak.com – Komisi XIII DPR RI diwakili Fransiscus Maria Agustinus Sibarani meninjau realisasi program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Sambas, Sabtu (4/4/2026).

Kunjungannya difokuskan di Desa Buduk Sempadang, Kecamatan Selakau Timur. Bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Tujuannya, untuk memastikan bantuan listrik PLN tepat sasaran.

Desa Buduk Sempadang menjadi salah satu wilayah yang baru teraliri listrik. Pembangunan dilakukan melalui jaringan tegangan menengah sepanjang 3,23 kilometer dan jaringan tegangan rendah 2,59 kilometer.

Selain itu, dibangun pua satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA. Sebanyak 21 pelanggan juga menerima bantuan pasang baru listrik (BPBL) secara gratis.

Kehadiran listrik desa diharapkan mendorong aktivitas ekonomi warga di sana yang mayoritas petani dan nelayan.

“Program listrik desa merupakan kebutuhan dasar. Kami akan terus mengawal agar akses listrik merata hingga ke seluruh Kalimantan Barat,” ujar Sibarani.

Kunjungan legislator Golkar dapil Kalimantan Vtersebut turut didampingi tim PLN UP3 Singkawang. Manajer PLN UP3 Singkawang, Made Hary Palguna, menjelaskan pembangunan jaringan dilakukan melalui proses teknis yang terukur.

“Mulai dari survei, konstruksi, hingga penyalaan listrik. Semua sesuai standar agar hasilnya optimal,” jelasnya.

Apresiasi datang dari Kepala Desa Buduk Sempadang, Juanda. Ia menyebut listrik menjadi harapan lama masyarakat. Kini, harapan itu sudah terwujud.

“Ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada pemerintah dan PLN yang telah menghadirkan listrik di desa kami,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Kalbar, Maria G.I. Gunawan, menegaskan listrik desa menjadi kunci peningkatan kesejahteraan.

“Listrik tidak hanya menerangi, tapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

PLN memastikan komitmen pemerataan listrik terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan DPR RI.***