Pemkab Sambas Sampaikan Lima Kebutuhan Strategis Perbatasan ke Kemendagri, Harap Ditindaklanjuti

SAMBAS, insidepontianak.com – Pemerintah Kabupaten Sambas menyampaikan lima kebutuhan strategis daerah kepada Kementerian Dalam Negeri.

Pertama, terkait penetapan batas wilayah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang yang hingga kini regulasinya belum diterbitkan pemerintah pusat.

Regulasi itu dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kepastian administrasi pemerintahan serta pengelolaan wilayah di daerah perbatasan.

Kedua, pengadaan jaringan komunikasi di Desa Temajuk. Kebutuhan infrastruktur telekomunikasi mendesak seiring direaktivasi kembali Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Teluk Melano guna mendukung kelancaran pelayanan dan pengawasan kawasan perbatasan.

Ketiga, pembangunan akses jalan di wilayah Merbau yang kondisinya saat ini belum memadai. Infrastruktur ini juga diangap mendesak.

Karena, karena berhubungan langsung dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga akses pelayanan publik.

Keempat, pembangunan Jembatan Cermai Paloh. Jembatan ini menjadi sarana vital sebagai konektivitas utama memperlancar arus transportasi dan mobilitas warga.

Kelima, permohonan bantuan armada mobil pemadam kebakaran (Damkar) serta mesin air portabel untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah.

Lima kebutuhan strategis tersebut disampaikan Wakil Bupati Sambas, Heroaldi Djuhardi Alwi, dalam forum Reboan bersama Kemendagri belum lama ini.

“Kami berharap usulan daerah yang disampaikan ini dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat,” ujarnya.

Heroaldi menilai, kegiatan Reboan menjadi ruang efektif bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan secara langsung berbagai kendala dan prioritas pembangunan kepada pemerintah pusat.***