Upaya BI Kendalikan Inflasi Lewat GPM dan Saprahan Khatulistiwa 2024

PONTIANAK, insidepontianak.com - Menyambut momen perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh, serta mempersiapkan bulan suci Ramadhan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

HLM digelar sekaligus sebagai rangkaian agenda Strategic Flagship Program (SFP), Semarak UMKM, Pariwisata, dan Keuangan (Saprahan Khatulistiwa) 2024.

Kegiatan digelar di Aula Keriang Bandong KPwBI Provinsi Kalimantan Barat dan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal pada tanggal 23 Februari 2024 di Pontianak Convention Center.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalbar,  NA Anggini Sari menjelaskan optimisme pengendalian inflasi digambarkan melalui stabilitas perekonomian Kalimantan Barat.

'Yang tercermin melalui perkembangan inflasi daerah, dengan kondusifitas inflasi per Januari 2024 terjaga pada sasaran inflasi 2,5 ± 1 persen (yoy), lebih rinci pada 2,75 persen (yoy) atau 0,37 persen (mtm)," ungkapnya.

Secara historis, periode perayaan HBKN terbukti meningkatkan inflasi berupa inflasi, seperti angkutan udara, telur dan daging ayam ras, ikan kembung, cabai rawit, sawi hijau, minyak goreng, beras, dan gula pasir, yang diakibatkan oleh keterbatasan pasokan akibat periode tanam yang baru dimulai (mundur).

Beberapa kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan diimplementasikan dalam jangka pendek dan jangka menengah panjang antara lain yang pertama adalah penguatan sinergi sejak awal tahun untuk mengawal pengendalian inflasi yang didorong melalui mitigasi risiko penimbunan barang, menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen (yoy) pada 2024 dan berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk menentukan peta logistik bahan pangan.

"Selanjutnya meningkatan produktivitas daerah dan potensi kerjasama antar daerah surplus ke defisit komoditas pangan," katanya.

Kemudian pemerintah provinsi meminta dan memantau PT Angkasa Pura II terkait potensi lonjakan penumpang dan harga tiket angkutan udara. Mendorong fokus pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan GPM.

Dorongan implementasi program menanam pangan dan hortikultura di pekarangan, intensifikasi budidaya ikan persisten inflasi, dan pemberian bantuan alsintan saprotan.

"Termasuk penguatan subsidi distribusi pangan, optimalisasi anggaran biaya tidak terduga (BTT), serta pemantauan terhadap komoditas rentan penimbunan seperti beras, BBM, dan LPG bersubsidi," urainya.

Optimalisasi pemanfaatan channel komunikasi massa untuk mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat serta memperbaiki kualitas data produksi dan stok komoditas rentan inflasi.

"Penyelenggaraan GPM diupayakan dapat mendorong keterjangkauan harga melalui  fasilitasi subsidi ongkos angkut dengan harga jual hingga 30 persen di bawah harga pasar," urai Anggini lagi.

Pada kegiatan GPM, selain bersinergi dengan Distangan, Bulog, dan vendor penyedia pasokan,  kelompok tani binaan KPwBI Kalimantan Barat turut berpartisipasi untuk menjual produk pertanian  dan perkebunan pasca panen. ***