Hadiri Capacity Building TPID, Pj Gubernur Kalbar Harisson: Komitmen Jaga Stabilitas Harga

PONTIANAK, insidepontianak.com - Momentum penting dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga terkait dalam upaya pengendalian inflasi dan pengembangan UMKM di Kalimantan Barat.

Pj Gubernur Kalbar Harisson menegaskan jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. 

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Kalbar Harisson di Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, Pengukuhan Forum Koordinasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan Pembukaan Inkubator Bisnis Bank Indonesia (INKUBBI) 2024 digelar.

"Saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah kita," ungkap Pj Gubernur Kalbar Harisson, Selasa (30/4/2024).

Menurutnya salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat peran TPID. 

"TPID merupakan forum koordinasi antarlembaga yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi di daerah," terangnya.

Melalui kegiatan Capacity Building ini, Pj Gubernur Kalbar Harisson berharap PID Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi. 

"Saya juga berharap TPID dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga terkait, sehingga upaya pengendalian inflasi dapat ebih efektif dan efisien," urainya. 

Hal itu dilakukan dalam memperkuat analisis dan pemantauan data inflasi. 

"Hal ini penting untuk mengetahui perkembangan inflasi secara terkini dan merumuskan kebijakan yang tepat," urainya.

Pj Gubernur Kalbar Harisson menerangkan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja TPID serta mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi dan cara-cara untuk menjaga stabilitas harga.

"Saya yakin bahwa dengan kerja sama dan sinergi semua pihak, kita dapat mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat dan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," terangnya. 

"Selain pengendalian inflasi, pengembangan UMKM juga menjadi perhatian pemerintah daerah," jelasnya.

"UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya lagi.

Seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi digital, pelaku usaha yang mandiri dan berinovasi dalam menjalankan usahanya merupakan salah satu syarat agar dapat terus bertahan menghadapi peliknya situasi persaingan global mulai dari aspek pemasaran digital, inovasi produk maupun akses permodalan.

Sebagaimana dalam rangkaian acara ini telah dikukuhkan Forum Koordinasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Harisson kembali berharap dengan dikukuhkannya Forum ini, dapat secara aktif untukmelaksanaan tugas dan mendorong dan mendampingi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan usahanya.

"Tentu agar dapat berkembang maju dan pesat sehingga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Oleh karenanya, kolaborasi Bank Indonesia dengan Perangkat Daerah Pengampu Kebijakan Perizinan dan Pembinaan Pelaku UMKM perlu terus dioptimalkan hingga angka capaian perizinan digital dapat terus meningkat.

Pj Gubernur Kalbar Harisson lantas mengapresiasi komitmen Bank Indonesia Perwakilan Kalbar memfasilitasi program ini agar berdampak dalam peningkatan akses pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap layanan jasa keuangan formal juga menjadi komponen penting dalam monitoring dan evaluasi pasca program INKUBBI ini.

Melalui INKUBBI terus menginspirasi dan menghasilkan tindaklanjut nyata bagi peningkatan kualitas pelaku usaha baik dari sisi inovasi produk agar memiliki ciri khas maupun pemasaran digital.

"Serta mampu mendorong terwujudnya akses keuangan yang semakin melibatkan banyak Usaha Mikro Kecil memanfaatkan akses tersebut," tutupnya. ***