5 Tahun Pemerintahan Sutarmidji-Ria Norsan, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar Subhan: Banyak Janji Belum Dipenuhi

PONTIANAK, insidepontianak.com - Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur memberikan sejumlah catatan selama lima tahun pemerintahan Sutarmidji-Ria Norsan memimpin Kalbar.

Menurutnya, selama lima tahun kepemerintahan mereka, masih banyak janji kepada masyarakat Sambas yang belum dipenuhi.

"Banyak yang tak beres, khusus di Sambas Karena saya di dapil Sambas, " kata Subhan, Rabu (9/8/2023).

Misalnya, Sutarmidji berjanji menyelesaikan pembangunan Waterfront Sambas,hingga akhir masa jabatannya.

Namun yang terjadi, Waterfront Sambas itu kondisinya rusak. Bahkan jadi masalah hukum.

Selanjutnya, pembangunan jalan kawasan Politeknik Sambas. Selumnya sudah dianggarkan Rp1 miliar lebih, sudah tender tapi gagal.

Selain itu, janji Sutarmidji juga akan membangun jalan Provinsi Teluk Kalong-Merebau beres sebelum berakhirnya masa jabatan. Tapi kata Subhan sampai sekarang hanya peningkatan jalan yang belum selesai.

"Sampai sekarang hanya peningkatan sampai Malik, masih belasan kilo ke Merebau dan masih banyak jembatan yang harus direhab total dan dibangun baru," katanya.

Di samping itu, banyak janji politik yang tidak dipenuhi waktu kampanye. Misalnya membangun tribun di Desa Sekura yang menjadi juara Desa Mandiri.

Ada juga janji akan membangun masjid Al-Hilal di Sekura. Sampai sekarang tidak ada realisasinya.

"Yang bereskan akhirnya dana pokir kita, karena kita tim kampanye dia, dan kita berhadapan dengan masyarakat, dan itu yang tak dilihat," tutur Subhan .

Karena itu, legislator NasDem ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar Gubernur Sutarmidji melarang dana pokir dimasukkan ke dalam hibah.

Sementara perhatian Pemerintah Provinsi Kalbar untuk pembangunan rumah ibadah sangat kurang.

Selain itu, Subhan juga menilai, perencanaan pembangunan di kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan tidak cermat.

Sebab, setiap tahun, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau SILPA sangat besar. Di tahun 2022 misalnya, SILPA mencapai Rp712 miliar.

"Inikan banyak hal yang belum beres. Sudah dianggarkan tapi tak bisa dilaksanakan," kata Subhan.

Di sisi lain, komunikasi yang dibangun pemerintah eksekutif dengan DPRD juga dinilai buruk. Gubernur sangat jarang hadir dalam setiap paripurna.

Sebagai wakil rakyat dapil Sambas, dia hanya mengapresiasi pembangunan Rumah Adat Melayu dan SMK Terpadu di Desa Lubuk Dagang, yang dibangun dengan luar biasa megah, meski masih ada beberapa kekurangan fasilitas yang belum dipenuhi. Misalnya pagar sekolah belum ada.

Ia berharap PJ Gubernur Kalbar ke depan dapat membereskan sejumlah program-program yang belum dituntaskan di masa kepemerintahan Sutarmidji-Norsan. (Andi)***