Pemprov Kalbar Dorong Pembentukan UPPB Daerah untuk Stabilkan Harga Karet Petani

3 Maret 2024 09:29 WIB
Ilustrasi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemprov Kalbar, berkomitmen menjaga stabilitas harga karet, agar petani tak dirugikan dan mendapatkan harga pasar yang sesuai standar.

Salah satu yang dilakukan dengan mendorong terbentuknya Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet Rakyat atau UPPB di daerah. UPPB ini berfungsi untuk menampung karet petani.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson pun menegaskan, kejayaan komuditas karet di Kalbar harus dikembalikan. Caranya, tata niaganya mesti diperbaiki. Sehingga petani karet mendapatkan harga yang wajar.

"Maka kita berupaya mendorong terbentuknya UPPB untuk menampung karet dari petani dan berkontrak langsung dengan pabrik karet, sehingga harga karet yang dijual dapat lebih stabil,” kata Harisson belum lama ini.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Heronimus Hero optimis, dengan perbaikan tata niaga itu, kejayaan komuditas karet dapat dikembalikan seperti dahulu.

Sebab, salah satu alasan petani karet mulai berpindah ke sawit karena, tata niaga karet yang belum baik.

"Misalnya di pabrik harganya Rp12-13 Ribu. Tapi di tingkat pengepul hanya Rp4 ribu," ucap Hero.

Kondisi ini lah yang membuat petani tak lagi menggantungkan hidup dari komuditas karet. Bahkan, sebagian besar dari mereka mulai berpindah ke sawit karena dianggap lebih menguntungkan.

Hero mengatakan, pada tahun 2020 luas kebun karet Kalbar berjumlah 700 ribu hektare. Namun, di tahun 2023 Kalbar kehilangan hampir 100 ribu hektare lahan.

"Sekarang tinggal 600 ribu. Ada penyusutan 100 hektare. Kita menyimpulkan mereka alih fungsi," ujarnya.

Alih fungsi ini dilakukan petani yang tak memilki lahan yang cukup banyak. Sementara, 600 hektare lahan karet yang ada saat ini pun dinilai tak semuanya produktif. Karena, beberapa petani cenderung membiarkan kebun karet mereka, dengan cara tak ditoreh.

Kerena itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar berkomitmen mengembalikan kejayaan komoditas karet. Supaya petani tak hanya bergantung pada satu komuditas saja.

"Maka, kita mulai melakukan berbagai terobosan. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar karet kembali  jadi primadona," katanya.

Hero menegaskan komuditas karet masih menguntungkan jika dibanding dengan sawit. Hanya saja tata niaganya belum baik. Karet juga menjadi penyumbang devisa ekspor Kalbar.

"Setiap tahunya ada Rp600 miliar. Tapi karena sawit naik, komuditas karet jadi tertekan," terangnya.

Hero memastikan, pihaknya sudah memanggil Gabungan Pengusaha Karet Indonesia atau Gapkindo guna memfasilitasi pasar.

Caranya dengan menyiapkan kontrak dengan petani, agar ada jaminan harga. Selain itu, mendorong terbentuknya badan mengepul resmi di tingkat desa.

"Sehingga ada kepastian harga dan petani tak merugi," ucapnya. (andi)***

Leave a comment