Krisis Air Bersih di Kayong Utara Berlarut, Warga Bayar Retribusi, Keran Mampet, Pemda Sebut Debit Turun

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Krisis air bersih di Kabupaten Kayong Utara tak kunjung teratasi. Musim kemarau memperparah situasi. Pasokan makin seret.

Padahal, warga sudah membayar retribusi setiap bulan. Namun, air dari jaringan pemerintah tetap tak mengalir. Keran mampet. Pipa hanya berisi angin. Air menetes pelan.

Sementara meteran terus berputar. Tagihan jalan terus tiap bulan. Adi, warga Sukadana, heran persoalan ini tak kunjung selesai. Berlarut. Terkesan tak ada solusi.

Padahal, menurutnya sumber air pegunungan cukup melimpah. Bahkan dimanfaatkan swasta untuk produksi air minum kemasan.

“Lucu kalau kita sering krisis air, padahal sumber air banyak. Apa bedanya pengelolaan swasta dan pemerintah?” ujarnya bertanya.

Di tahun 2025, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pemasangan meteran air. Namun, alat ukur itu tak diikuti perbaikan distribusi.

“Sekarang sudah ada meteran, bayar tiap bulan, tapi air tetap tidak ada,” keluhnya.

Kini, cuaca panas melanda. Kekeringan mulai terjadi. Menurut Adi, dalam dua hingga tiga pekan terakhir, pasokan air bersih semakin sulit.

“Ini jadi pekerjaan rumah bagi pemimpin daerah kita,” katanya.

Lalu, apa penjelasan pemerintah terkait persolan mendasar ini?

Kepala UPT Pelayanan Air Bersih Dinas PUPR Kayong Utara, Hermawan, menyebut penyebab utamanya adalah debit sumber air turun akibat curah hujan rendah.

“Debit air menurun karena musim kemarau,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Penurunan debit berdampak langsung pada distribusi. Air tidak mengalir normal ke rumah warga.

Ia juga mengakui meteran tetap berputar meski air tidak mengalir. Penyebabnya karena ada angin di dalam pipa. Untuk mengatasi masalah ini, warga dipersilakan melapor.

“Kalau terjadi, masyarakat bisa mengajukan keringanan sesuai mekanisme peraturan bupati,” jelasnya.

Namun, pengajuan harus memenuhi syarat dan disertai bukti. Sebagai langkah jangka pendek mengarasi persoalan air bersih ini, pemerintah menerapkan sistem buka-tutup aliran. Namun, cara ini belum efektif menjangkau seluruh wilayah.

“Masih ada daerah yang airnya belum sampai,” katanya.

Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah berencana membangun reservoir dan menambah sumber air baku, termasuk membangun broncaptering baru. Di tengah krisis, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak.

“Prioritaskan untuk kebutuhan pokok. Jangan untuk hal yang tidak mendesak,” pungkasnya.***