Bupati Ketapang Panggil Forkopimda dan Pengelola SPBU Bahas Kelangkaan Pertalite

KETAPANG, insidepontianak.com – Bupati Ketapang Alexander Wilyo merespons kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi di Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir.

Untuk mencari akar persoalan, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Hiswana Migas, seluruh pengelola SPBU, serta pihak terkait.

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/7/2026) guna mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus mengidentifikasi penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.

"Hari ini saya akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kami juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang," kata Alexander Wilyo saat dikonfirmasi wartawan.

Menurut Alex, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh tidak tersedianya pasokan Pertalite. Namun, antrean kendaraan di SPBU yang mengular membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM bersubsidi tersebut.

Selain itu, harga Pertalite yang dijual secara eceran juga dilaporkan mengalami kenaikan jauh di atas harga normal.

"Siang ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya," ujarnya.

Bupati menegaskan, apabila dalam rapat maupun hasil penelusuran ditemukan indikasi praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga akan kita undang dalam rapat ini," tegasnya.

Alex memastikan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.

Ia mengaku memahami keresahan masyarakat yang kesulitan mendapatkan Pertalite dan menegaskan seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan untuk mencari solusi secepatnya.

"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu kami bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini," pungkasnya. (*)