Anggaran Desa Dipangkas 70 Persen, Musa: Tak Ada Pembangunan, Hanya Urus Administrasi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Desa Parit Baru, Musa, mengungkapkan kondisi keuangan desa saat ini sedang tidak baik-baik saja setelah terjadinya pemangkasan anggaran yang cukup besar pada tahun 2026.

Menurut Musa, pemotongan anggaran yang mencapai sekitar 70 persen membuat pemerintah desa kelimpungan dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan.

“Pemangkasan anggaran sampai 70 persen membuat desa kelimpungan,”kata Musa, Jumat (13/3/2026) 

Ia menjelaskan, dampak efisiensi anggaran tidak hanya terjadi pada dana desa, tetapi juga pada anggaran yang bersumber dari pemerintah kabupaten. Bahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) disebut mengalami pemangkasan hingga sekitar 60 persen.

Kondisi tersebut membuat pemerintah desa tidak lagi memiliki ruang untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang biasanya dilaksanakan setiap tahun.

“Kalau sekarang mau musyawarah desa sampai tingkat dusun juga sulit, karena yang mau dibahas tidak ada. Tahun ini praktis tidak ada pembangunan,” katanya.

Musa mengungkapkan, pada tahun sebelumnya Desa Parit Baru masih memiliki alokasi anggaran lebih dari Rp5 miliar. Namun setelah terjadi pemangkasan, anggaran yang tersisa hanya sekitar Rp2 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,5 miliar digunakan untuk membayar gaji RT, RW, kepala dusun, perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara sisanya digunakan untuk program yang telah ditentukan pemerintah, seperti bantuan jaminan sosial bagi masyarakat.

Akibat keterbatasan anggaran tersebut, berbagai program yang sebelumnya rutin dijalankan desa terpaksa dihentikan. Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, bantuan beasiswa bagi pelajar, pemberian seragam sekolah, hingga program bedah rumah bagi warga kurang mampu.

“Semua program desa tahun 2026 tidak ada lagi. Desa hanya menjalankan fungsi administrasi,” ujarnya.

Meski demikian, Musa mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang berupaya membantu kebutuhan masyarakat desa, terutama untuk perbaikan jalan yang rusak melalui anggaran kabupaten. Namun ia mengakui, dalam kondisi saat ini pemerintah desa belum mampu sepenuhnya menjawab berbagai harapan masyarakat.

“Walaupun saat ini desa belum mampu menjawab seluruh harapan masyarakat,” pungkasnya.(Andi)