Nasib Petani Kelapa di Kubu Raya: Harga Anjlok, Pembeli Kian Berkurang

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Nasib petani kelapa di Kabupaten Kubu Raya semakin terjepit. Harga jual jatuh. Pembeli terus berkurang. Akibatnya, hasil panen banyak tak terserap pasar.

Di Desa Sungai Jawi, Kecamatan Batu Ampar, Effendi Sulaiman bahkan sudah sebulan membiarkan ribuan buah kelapa di kebunnya menumpuk. Beberapa telah dikupas. Namun, tak bisa dijual.

Sebab, pengepul yang biasa menampung hasil panen mulai membatasi pembelian. Alasannya, stok di gudang masih banyak dan belum terserap perusahaan penampung di Pontianak.

“Sekarang kami benar-benar dalam situasi sulit. Harga kelapa murah, pembeli hampir tidak ada,” ujar Effendi lesu kepada Insidepontianak.com, Minggu (10/5/2026).

Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, pendapatan petani kelapa semakin tak mampu menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Effendi memiliki sekitar 1.000 pohon kelapa. Kebun itu dibangunnya sendiri 10 tahun lalu. Bukan kebun warisan.

Kebun tersebut menjadi sumber utama penghidupan keluarganya. Namun kini, penghasilan itu nyaris terhenti.

Menurutnya, harga kelapa bulat saat ini hanya sekitar Rp1.300 per butir. Tak lagi sebanding dengan biaya panen yang terus meningkat.

Upah memanjat satu pohon kelapa saja kini berkisar Rp3.500 hingga Rp4.000. Bahkan di daerah tertentu bisa mencapai Rp6.500.

Artinya, hasil penjualan satu butir kelapa bahkan tak cukup menutup ongkos memanjat satu pohon.

Sementara harga kopra juga terjun bebas. Tinggal Rp7 ribu per kilogram. Padahal, biaya membuat kopra juga tidak kecil.

Mulai dari memanen buah, mengangkut ke tempat pengolahan, mengupas, membelah, hingga mencungkil isi kelapa, semuanya membutuhkan upah kerja. Hanya proses penyalayan yang dikerjakan sendiri.

“Kalau jual kopra sekarang, hanya cukup menutup biaya upah. Kalaupun ada untung, sangat tipis,” katanya.

Menurut Effendi, petani baru bisa bernapas lega jika harga kelapa bulat berada di kisaran Rp5 ribu per butir dan harga kopra minimal Rp12 ribu per kilogram.

“Harga kelapa bulat Rp5 ribu pernah kami rasakan sekitar tiga bulan lalu. Saat itu, harga kopra juga tembus Rp12 ribu. Tapi hanya sebentar. Sekarang justru anjlok paling parah,” keluhnya.

Sentra Kelapa Terbesar

Kecamatan Batu Ampar dikenal sebagai kawasan perkebunan kelapa terbesar di Kabupaten Kubu Raya sekaligus salah satu yang terbesar di Kalimantan Barat.

Luas areal kebun kelapa di wilayah ini mencapai sekitar 36.827 hektare dengan produksi sekitar 39.105 ton per tahun.

Tak heran jika sebagian besar masyarakat di sana menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa.

Di Desa Sungai Jawi sendiri, jumlah penduduk mencapai sekitar 1.435 jiwa. Mayoritas warganya hidup dari hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

“Dari zaman nenek moyang, kelapa jadi andalan ekonomi kami,” ujar Effendi yang juga menjabat Kepala Desa Sungai Jawi.

Selama ini, petani menjual kelapa dalam dua bentuk: kelapa bulat dan kopra. Kelapa bulat merupakan kelapa tua yang dijual langsung setelah dipanen dan dikupas.

Sedangkan kopra adalah daging kelapa yang dikeringkan untuk bahan baku industri minyak kelapa, kosmetik, sabun, hingga berbagai produk turunan lainnya.

Dalam kondisi harga yang terus jatuh, sebagian petani kini kembali mengolah kelapa menjadi kopra meski prosesnya lebih rumit dan memakan waktu lebih lama.

“Kalau jual kopra dengan harga sekarang, setidaknya masih bisa menutup ongkos produksi daripada kelapa bertunas di kebun,” ujar Effendi.

Dampak Kebijakan Ekspor

Anjloknya harga kelapa disebut dipengaruhi kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan pemerintah pusat demi mendorong hilirisasi dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Indonesia selama ini mengekspor sekitar 2,8 juta ton kelapa utuh per tahun. Melalui hilirisasi, kelapa akan diolah menjadi berbagai produk turunan seperti minyak kelapa murni, santan, hingga produk lainnya agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Kebijakan itu dicanangkan mampu menghasilkan nilai tambah devisa hingga Rp2.400 triliun bagi negara.

Namun di lapangan, dampak pengetatan ekspor justru membuat stok kelapa menumpuk di tingkat petani. Sebab, industri hilir belum siap menyerap seluruh hasil panen masyarakat.

Kubu Raya sendiri baru berencana membangun industri pengolahan kelapa. Kajian masih dilakukan. Konsepnya pun belum jelas.

Menurut Effendi, pembangunan industri pengolahan kelapa juga membutuhkan waktu lama. Artinya, solusi yang kini dibahas pemerintah daerah lebih bersifat jangka panjang.

Sementara dampak pengetatan ekspor sudah langsung terasa. Perputaran pasar kelapa di dalam negeri tersendat.

“Harga makin murah, pembeli semakin sedikit, karena stok menumpuk,” ujarnya.

Karena itu, petani berharap ada langkah cepat untuk mengurai kebuntuan pasar saat ini. Pemerintah diharap kembali membuka akses ekspor sambil mempersiapkan industri hilirisasi secara bertahap di daerah penghasil kelapa.

“Tolong kami petani kecil yang di bawah ini dipikirkan,” desaknya.

Harap Pemda-DPRD Turun Tangan

Effendi berharap pemerintah daerah dan DPRD Kubu Raya segera merespons kondisi petani kelapa yang semakin terpuruk.

Menurutnya, perlu langkah cepat agar ekonomi petani kelapa tidak semakin lumpuh. DPRD Kubu Raya diminta menginisiasi audiensi dengan Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi petani di daerah.

Selain membuka kembali akses ekspor sebagai solusi jangka pendek, pemerintah juga diminta mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa.

Tak hanya itu, tata niaga kelapa dinilai perlu diatur lebih jelas, termasuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

“Kami ingin ada perlindungan harga minimal supaya petani tidak selalu jadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.

Di tengah gencarnya semangat hilirisasi yang digaungkan pemerintah, para petani berharap kebijakan yang dibuat tidak justru memukul mereka yang berada di lapisan paling bawah.***

Penulis : Abdul Halikurrahman
Editor : -