Kalbar Sedang Berjuang Tangani Karhutla, Bupati Sujiwo Minta Pameran Sawit di Qubu Resort Dibatalkan

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meminta agenda Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo (IPOSC) 2026 di Qubu Resort dibatalkan.

Pelaksanaan pameran dan konferensi kelapa sawit skala nasional itu dinilai tidak tepat di tengah krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tegah melanda Kalimantan Barat.

Karhutla yang memicu kabut asap pekat kini telah berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Perusahaan sawit sendiri tengah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, sejumlah titik api terdeteksi berada di lahan konsesi, bahkan beberapa korporasi telah ditindak oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, menggelar pameran kelapa sawit saat ini dinilai nirempati dan berpotensi memicu kegaduhan.

"Dengan segala pertimbangan dan riuh di media sosial, saya harus mengambil langkah tegas untuk memastikan kegiatan tersebut dibatalkan," tegas Sujiwo, Senin (14/9/2026).

Adapun spanduk Medbun Expo/6th IPOSC 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–23 September 2026 di Q Hall Qubu Resort telah beredar di media sosial.

Rencana kegiatan itu pun menuai hujan kritik dari warganet. Penyelenggara dianggap tak peka terhadap situasi krisis Karhutla yang tengah dihadapi masyarakat Kalbar.

Merespons dinamika ini, Bupati Sujiwo mengambil sikap tegas dengan langsung menghubungi Kementerian Pertanian untuk meminta pembatalan agenda.

Ia menegaskan, saat ini semua pihak seharusnya fokus menanggulangi bencana karhutla yang dampaknya makin meluas.

Pembelajaran tatap muka telah lumpuh dan mengalihkan siswa ke sekolah daring selama hampir sebulan. Di sisi lain, kasus ISPA meningkat tajam serta pasokan air bersih kian sulit.

Tak hanya itu, penerbangan di Bandara Internasional Supadio juga terus mengalami penundaan akibat jarak pandang yang terbatas.

"Saat ini, kita lagi pontang-panting memadamkan api, menggelar kegiatan pameran sangat tidak tepat. Kita harus berempati dengan kondisi rakyat yang sedang susah," ujarnya.

Sujiwo memastikan telah meminta jajaran dinas terkait mengawal proses pembatalan ini hingga tuntas.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian atas keputusan tersebut.

"Jika kondisi normal, tahun lalu pun kita berikan dukungan penuh. Namun situasi sekarang berbeda," ucapnya.

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan berarti mengurangi dukungan terhadap sektor perkebunan, melainkan bentuk penyesuaian dengan kondisi daerah.

"Jangan sampai kegiatan yang kita laksanakan justru mencederai empati masyarakat," pungkasnya.***