Perhiptani Kalbar 2026-2031 Resmi Dikukuhkan, Jainal Abidin Dorong Satu Desa Satu Penyuluh

PONTIANAK, insidepontianak.com - Jainal Abidin resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kalimantan Barat periode 2026-2031 di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).

Usai dikukuhkan, Jainal langsung membawa agenda utama Perhiptani Kalbar, yakni mendorong satu desa satu penyuluh untuk memperkuat pendampingan petani di seluruh wilayah Kalbar.

Saat ini, Kalbar memiliki sekitar 2.030 desa, sementara jumlah penyuluh baru mencapai 1.120 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 910 penyuluh untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh.

Jainal menilai, kondisi tersebut belum ideal, terlebih luas wilayah Kalbar membuat beban kerja penyuluh semakin berat.

“Sekarang satu penyuluh kadang menangani dua desa. Ini sangat memprihatinkan,” kata Jainal.

Menurutnya, pemerataan penyuluh menjadi penting karena setiap desa memiliki karakter geografis dan potensi pertanian yang berbeda. 

Penyuluh dibutuhkan untuk memastikan petani mendapatkan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan.

Karena itu, Perhiptani Kalbar akan memperjuangkan penambahan tenaga penyuluh melalui pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian dan DPR RI.

Anggota DPR RI, Daniel Johan turut mendorong agar kekurangan penyuluh di Kalbar segera dituntaskan.

Ia meminta, Perhiptani Kalbar segera menyampaikan usulan penambahan tenaga penyuluh kepada pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan Perhiptani bisa segera mengajukan usulan agar amanat satu desa satu penyuluh bisa segera terwujud di Kalimantan Barat,” kata Daniel.

Daniel menegaskan, kebutuhan penyuluh di Kalbar tidak bisa disamakan dengan daerah lain, khususnya Pulau Jawa.

“Desa di Kalimantan Barat itu bisa sangat luas. Jangan dibayangkan desanya seperti di Jawa,” ujarnya.

Menurutnya, dari kebutuhan sekitar 2.030 desa, baru tersedia 1.120 penyuluh. Sehingga masih ada kekurangan sekitar 910 tenaga penyuluh.

“Masih kurang 910, hampir seribu penyuluh. Kita akan dorong ke pusat agar segera dipenuhi,” tegasnya.

Di samping itu, Daniel juga mendorong agar tenaga penyuluh yang saat ini berstatus PPPK mendapat kepastian status dan dapat diangkat menjadi PNS.

“Sumbernya dari yang PPPK, sehingga PPPK bisa diangkat menjadi penyuluh PNS,” katanya.

Tak hanya itu, Daniel meminta Perhiptani Kalbar menjadi garda terdepan dalam mengawal berbagai program pertanian pemerintah.

Menurutnya, keberadaan penyuluh harus berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

“Dua hal yang paling penting, produktivitas meningkat dan pendapatan petani meningkat,” ujarnya.

Ia menargetkan, Kalbar tidak terus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, terutama beras.

Sebab, kata dia, penguatan produksi pangan lokal harus menjadi perhatian serius, terlebih Kalbar tengah menghadapi dampak karhutla dan kabut asap yang berpotensi mengganggu produksi pertanian.

Karena itu, ia tengah mendorong crash program pascabencana asap, salah satunya melalui pengembangan sekitar 11.000 hektare lahan untuk program padi berkelanjutan.

“Kita khawatir banyak gagal panen. Tahun ini kita dorong sekitar 11.000 hektare untuk padi berkelanjutan,” ucap legislator PKB itu.

Daniel berharap, Kementerian Pertanian memberikan perhatian terhadap kondisi pertanian Kalbar dan segera merealisasikan program tersebut.

Sementara itu, Jainal menegaskan Perhiptani Kalbar juga akan memperkuat fungsi advokasi bagi penyuluh. 

Penghargaan akan diberikan kepada penyuluh yang berhasil meningkatkan produktivitas dan mengembangkan produk lokal di wilayah binaannya.

“Kami akan memberikan reward kepada penyuluh yang mampu meningkatkan produktivitas,” ucap Wakil Ketua DPRD Kubu Raya itu.

Ia berharap, kebijakan pemerintah pusat terkait tenaga penyuluh tetap menjaga sinergi dengan pemerintah daerah.

“Sinergi dengan pemerintah daerah harus tetap berjalan,” pungkasnya. (Greg)