Hadapi Dampak Ekonomi Global, Bupati Landak Ajak Warga Mandiri Pangan dan Manfaatkan Pekarangan

LANDAK, Insidepontianak.com - Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih dipengaruhi berbagai dinamika global.

Menurut Karolin, kondisi ekonomi dunia saat ini tidak hanya berdampak pada harga kebutuhan pokok, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan berbagai program bantuan bagi masyarakat.

Karena itu, ia menilai masyarakat perlu mulai membangun kemandirian pangan dari lingkungan rumah masing-masing.

Langkah sederhana seperti menanam cabai, tomat, sayuran, maupun kebutuhan dapur lainnya dinilai dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga sehari-hari.

Karolin mengatakan hampir setiap rumah memiliki ruang yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, meskipun dalam skala kecil.

Pemanfaatan pekarangan, menurutnya, menjadi salah satu cara paling realistis untuk menghadapi fluktuasi harga bahan pangan.

"Cabai mahal, bawang mahal, tanam di pot bekas kaleng cat. Dua pohon tomat, dua pohon cabai untuk satu rumah masa nggak mampu makannya," ujar Karolin, Jumat (19/6/2026).

Ia menilai upaya memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri jauh lebih bermanfaat dibanding hanya mengandalkan bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas.

Karolin juga mengingatkan masyarakat agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu pada aktivitas yang tidak produktif, termasuk penggunaan media sosial yang berlebihan.

Menurutnya, waktu luang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi keluarga.

Selain memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, langkah tersebut juga dinilai dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat situasi global.

Di sisi lain, Karolin meminta masyarakat memahami bahwa bantuan sosial dari pemerintah memiliki keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima.

Ia menjelaskan berbagai kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi saat ini membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Akibatnya, tidak seluruh usulan bantuan yang diajukan daerah dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan bantuan sosial sebagai sumber perdebatan maupun konflik di lingkungan sekitar.

"Bantuan itu tidak mungkin memayungi langit. Jadi Ibu Bapak yang tidak dapat, nanti bisa didata kembali, diusulkan kembali. Barang ini kan terbatas, jadi ndak usahlah diributkan," tegasnya. (*)