Heri Mustamin Dorong Pertamina Bentuk Satgas Awasi Distribusi BBM Subsidi di SPBU

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mendorong Pertamina membentuk satuan tugas (satgas) lintas instansi untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Barat.

Usulan itu disampaikan menyusul masih seringnya antrean panjang di sejumlah SPBU meski kuota BBM subsidi yang dialokasikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk Kalbar disebut mencukupi.

Heri menilai, persoalan utama bukan terletak pada kuota, melainkan dugaan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab, BPH Migas sudah memastikan stok aman. 

"Kalau menurut informasi dari BPH Migas, stok BBM subsidi untuk Kalbar sebenarnya cukup, bahkan lebih. Tapi kenyataannya masyarakat masih mengantre. Berarti ada yang harus dievaluasi dalam pendistribusiannya," kata Heri.

Menurutnya, Pertamina tidak semestinya terus-menerus menjadi pihak yang disalahkan atas kelangkaan maupun antrean BBM subsidi. 

Sebab, Pertamina hanya bertugas sebagai operator yang menyalurkan kuota sesuai ketetapan BPH Migas. Sementara proses distribusi kepada masyarakat berada di tingkat SPBU. 

"Jadi yang mesti harus benar-benar diawasi adalah SPBU sebagai ujung tombak penyaluran," ujarnya.

Untuk itu, Heri mengusulkan pembentukan satgas yang beranggotakan Pertamina, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Satgas tersebut, dapat melakukan pengawasan langsung dan uji petik di lapangan. 

"Misalnya satu SPBU mendapat jatah 10.000 kiloliter, kita hitung berapa kendaraan yang seharusnya menerima. Kalau ternyata stok cepat habis tetapi jumlah kendaraan tidak sesuai, berarti ada indikasi penyimpangan," jelasnya.

Ia juga menyoroti berbagai isu yang beredar di masyarakat terkait dugaan penjualan solar subsidi dengan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, Heri menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pengawasan. Kendati demikian, jika terbukti melakukan pelanggaran harus disanksi sesuai aturan. 

Heri minta Hiswana Migas turutt mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi anggotanya, termasuk SPBU yang berada di bawah naungannya.

Ia menilai pengawasan bersama akan membuat distribusi BBM subsidi lebih transparan sehingga benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

"Kalau memang terbukti ada permainan atau penyimpangan, tentu harus diberikan sanksi tegas. Jangan dibiarkan. Tujuan subsidi dari pemerintah adalah membantu masyarakat, jadi jangan sampai dinikmati oleh pihak yang tidak berhak," tegasnya.

Heri berharap pembentukan satgas dapat mengakhiri polemik kelangkaan BBM subsidi di Kalbar sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi. 

Menurutnya, selama kuota dari BPH Migas mencukupi, maka antrean panjang seharusnya tidak terus terjadi apabila penyaluran dilakukan secara tepat sasaran.***