GERBANG ASA: Pemkab Landak Kejar Anak Putus Sekolah hingga ke Desa

LANDAK, Insidepontianak.com - Pemerintah Kabupaten Landak mulai membangun sistem pelacakan anak putus sekolah dengan menelusuri siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang terlewat dari layanan pendidikan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari Program Gerakan Bangkit Anak Putus Sekolah (GERBANG ASA) yang digagas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengatakan pemerintah akan membandingkan data siswa yang lulus dengan data peserta didik yang masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

Anak-anak yang tidak tercatat melanjutkan sekolah akan ditelusuri keberadaannya.

Menurut Karolin, langkah tersebut diperlukan karena persoalan putus sekolah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan bantuan pendidikan.

Karolin menilai, Pemerintah perlu mengetahui secara pasti penyebab setiap anak tidak melanjutkan sekolah.

"Nanti kita harus compare data antara yang lulus dan yang masuk di Landak. Kemudian telusuri lagi anak-anaknya. Yang ini tidak datang ke SMP, ke mana dia?" ucap Karolin, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, penanganan anak putus sekolah harus dilakukan secara spesifik sesuai kondisi yang dihadapi masing-masing anak. Sebab, faktor penyebabnya tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan ekonomi.

"Kalau persoalannya kemiskinan ekstrem mungkin lebih mudah, tinggal disiapkan biaya pendidikan. Tapi kalau ada faktor-faktor lainnya, itu yang membutuhkan koordinasi lebih intens," ujarnya.

Karolin mengatakan pemerintah akan membangun sistem yang memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam mendeteksi dan menangani anak putus sekolah.

Mulai dari sekolah, pemerintah desa, kecamatan, hingga instansi lain yang memiliki jaringan hingga ke masyarakat.

Menurutnya, Kabupaten Landak memiliki 13 kecamatan dan 156 desa yang dapat menjadi kekuatan untuk menemukan anak-anak yang tidak lagi bersekolah dan mengupayakan mereka kembali ke bangku pendidikan.

"Kalau ada yang tahu, mau lapor ke mana dan apa yang harus dibuat, tentu harus ada sistem yang kita bangun. Karena tidak bisa kepala sekolah sendiri, guru sendiri, atau kepala desa sendiri," katanya.

Melalui GERBANG ASA, Karolin mengatakan, Pemkab berencana memetakan persoalan setiap anak secara individual.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih tepat dibandingkan penanganan yang bersifat umum.

Karolin menilai masih ada berbagai tantangan pendidikan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Landak mencapai 419.100 jiwa dengan 92.268 anak berusia 7 hingga 18 tahun.

Sementara itu, angka partisipasi pendidikan masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh anak.

Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini baru mencapai 31,46 persen, sedangkan tingkat SD sebesar 86,21 persen dan SMP 80,73 persen.

Menurut Karolin, data tersebut menunjukkan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya memperkuat pengawasan dan pendampingan agar lebih banyak anak dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan.

"Kita ingin melihat satu per satu, per anak, apa masalahnya. Setelah penanganan cepat dilakukan, baru kita siapkan langkah jangka panjangnya," pungkasnya. (*)